Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyayangkan tidak masuknya hasil perkebunan karet dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan yang tengah dibahas intens oleh Komisi II DPRD Sumbar. Jika komoditi karet tidak diakomodir dalam muatan Ranperda te...
SelengkapnyaOptimalkan kinerja terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda), tindaklanjut aspirasi guru, dan penguatan dalam mengambil keputusan terkait seleksi Komisioner KI Sumbar, komisi-komisi DPRD Sumbar melakukan konsultasi ke pemerintah pusat. Komisi II Konsultasi Akhir Ranperda Tata Kel...
SelengkapnyaRancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pokok - Pokok Kebudayaan Sumatera Barat resmi menjadi Ranperda Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penetapan Ranperda tersebut dilakukan melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin (30/1/2023). Ketua DP...
SelengkapnyaPADANG,- Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar untuk mengoptimalkan penanganan virus campak yang telah dalam status Kejadian Luar Biasa (KLB) dalam beberapa waktu terakhir. Menurut data yang dirilis Kementerian Kesehatan RI, 11 Kabupaten/Ko...
SelengkapnyaPADANG, – Ketua DPRD Sumbar Supardi menghadiri penyampaian Outlook Perekonomian Sumbar 2023 sekaligus perpisahan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar Wahyu Purnama A, di Gedung Perwakilan BI Sumbar, Rabu (25/1). Merujuk pada rangkuman kegiatan ekonomi ...
SelengkapnyaPADANG,- Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Fraksi PAN Muzli M Nur mengunjungi SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping, Senin (16/1). Kunjungan kerja tersebut merupakan agenda untuk melihat perkembangan realisasi anggaran pokok pikiran (Pokir) yang digunakan untuk pembangunan perlengkapan sekolah.&...
SelengkapnyaKetua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi mengajak Muhammadiyah Sumbar andil dalam memberantas fenomena sosial menyimpang di tengah masyarakat seperti Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) hingga maraknya peredaran narkoba. Ajakan tersebut diungkapkan Supardi saat bersil...
SelengkapnyaKomisi V DPRD Sumatera Barat memperjuangkan nasib 486 guru lulusan pasing grade 2021 yang telah mengabdi sebagai guru honorer selama sepuluh tahun lebih di provinsi tersebut namun tak memiliki formasi penempatan tugas. Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Daswanto mengatakan pembukaan guru PPPK tahu...
SelengkapnyaWakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib menerima kunjungan Komisi Yudisial (KY) penghubung wilayah Sumatera Barat, Kamis (19/1) di gedung dewan. Dengan keberadaan lembaga yang terbilang masih baru di provinsi ini diharapkan keadilan dan kesetaraan hukum masyarakat akan semakin terjamin. \"Kita ...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mulai melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon anggota Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat masa bakti 2023-2027. Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and propert test) tersebut dilaksanakan oleh Komisi I. Sekretari...
Selengkapnya
.jpeg)
