Demi mewujudkan swasembada pangan Anggota DPRD Sumbar Khairuddin Simanjuntak membawa anggaran dari provinsi untuk meningkatkan produksi pertanian di kabupaten Pasaman. Anggaran tersebut dipergunakan untuk program pembangunan jalan usaha tani untuk tahun 2025. Khairuddin mengatakan, untuk T...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang fasilitasi dan penyelenggaraan pesantren sebagai usul prakarsa DPRD. Ranperda tersebut merupakan usul prakarsa DPRD yang diinisiasi komisi V saat rapat paripurna , Se...
SelengkapnyaKomisi V DPRD Sumbar menginisiasi penyusunan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang fasilitasi dan penyelenggaraan pesantren. Ketua Komisi V, Lazuardi Erman mengatakan di Minangkabau pondok pesantren merupakan evolusi dari institusi pendidika tradisional seperti surau dan madrasah. Lemba...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengapresiasi pemprov Sumbar yang berhasil kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Tahun 2024. Dengan begitu Pemprov telah 13 kali menerima opini WTP...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat secara resmi menetapkan dan menyerahkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur Mahyeldi dalam rapat paripurna yang digelar Rabu siang (14...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyerahkan laporan reses masa persidangan kedua Tahun 2025 pada pemerintah daerah saat rapat paripurna, Selasa (29/4) di gedung DPRD. Dengan diserahkannya laporan reses tersebut, diharapkan aspirasi yang disampaikan masyara...
SelengkapnyaTambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) lingkungan pemerintahan Sumbar bulan Desember Tahun 2024 belum kunjung dibayarkan. DPRD Sumbar desak pemprov segera selesaikan. "Itu hak mereka di Tahun 2024. Sekarang sudah mau Mei 2025 tapi belum juga dibayarkan. Pemprov mesti uru...
SelengkapnyaDPRD Provinsi Sumatera Barat mendukung penuh kebijakan Kementerian Pendidikan dalam membentuk karakter siswa. Kebijakan tersebut pun selama ini sudah dilaksanakan di Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman saat menghadiri Upacara P...
SelengkapnyaPanitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi strategis di wilayah Sumatera Barat beberapa waktu lalu.Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024. Tujuann...
SelengkapnyaEfesiensi anggaran mempengaruhi pengoptimalan kinerja banyak DPRD di daerah-daerah se-Indonesia. Hal ini menjadi hal penting yang mesti disampaikan ke DPR-RI untuk bisa mendapat solusi terbaik. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan saat pertemuan DPRD DKI Jakarta dan DPRD Sumbar, Jumat (9/...
Selengkapnya
