PADANG,- Komisi I DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) terus mematangkan muatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanah Ulayat. Pada Jumat (13/1) komisi yang membidangi pemerintahan tersebut, mengunjungi Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Dalam pertemuan yang berlangsung ...
SelengkapnyaCapaian kinerja serapan anggaran dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dibawah 90 persen, yaitu. Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar. Hal tersebut terungkap pada rapat ...
Selengkapnya- Untuk mempuerkuat muatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanah Ulayat dalam hal penyelesaian sengketa. Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sebagai tim pembahas kunjungi Kabupaten Agam, Selasa (10/1). Pada pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Bupati kabupaten tersebut...
SelengkapnyaTiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dibahas oleh Komisi-Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diseminarkan. Tahapan tersebut, merupakan upaya untuk melahirkan peraturan daerah (Perda) yang komprehensif dan mampu mengoptimalkan sektor pembangunan daerah. Adapun Ranperda yang ...
SelengkapnyaUntuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang penanggulangan bencana, Komisi IV DPRD Sumbar melaksanakan seminar atau konsultasi publik, Kamis (12/1) di gedung dewan. Seminar ini bertemakan, optimalisasi mitigasi dan tanggap bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana d...
SelengkapnyaDPRD Sumbar saat ini sedang menyusun rancangan peraturan daerah (ranperda) baru tentang tanah ulayat. Agar ranperda ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Komisi I membahas ranperda tersebut bersama walinagari, tokoh adat dan masyarakat di Agam, Selasa (10/1) di Aula Kantor Bupati Agam. Wakil Ke...
SelengkapnyaSumbar punya potensi empat komoditas unggulan perkebunan yang amat besar pasar ekspornya, yakni gambir, karet, kakao dan kelapa sawit. Sayangnya saat ini komoditas unggulan itu makin susah berkembang, petaninya pun sering mengalami kesulitan ekonomi. Keempat potensi komoditas ini perlu diselamat...
SelengkapnyaAgar peraturan daerah (perda) terkait tanah ulayat bisa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di tengah masyarakat, DPRD Sumbar menggelar seminar publik pembahasan rancangan perda tersebut, Rabu (11/1). Berbagai unsur diundang untuk hadir memberikan masukan dan saran. Hadir sebagai narasumber, Ket...
SelengkapnyaDPRD Sumbar saat ini sedang menyusun kode etik baru. Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD, Muzli M. Nur mengatakan DPRD memiliki tiga tugas dalam hal pemerintahan yakni fungsi penganggaran, fungsi pengawasan dan fungsi pembentukan perda. Namun disamping fungsi tersebut, DPRD juga memiliki tugas konsti...
SelengkapnyaDPRD Sumbar saat ini sedang menyusun kode etik yang baru. Panitia khusus (pansus) yang bertugas menyusunnya telah memulai rapat perdana pada, Jumat (6/1) lalu. Penetapan pansus penyusunan kode etik DPRD Sumbar sebelumnya telah ditetapkan dalam rapat paripurna, Jumat (6/1) pagi di gedung dewan. K...
Selengkapnya
