Sumatera Barat (Sumbar) merupakan provinsi hebat dan harus dipimpin oleh orang yang memiliki kapabilitas secara intelektual maupun bisa membuka akses terhadap hubungan mancanegara. Dari kemampuan tersebut, diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap pembangunan di seluruh sektor, termasuk S...
SelengkapnyaKomisi III DPRD Sumatera Barat meminta kerja sama yang telah terjadi antara Pemprov Sumbar dengan Koperasi Saudagar Minang Raya (SMR) yang mengelola lahan seluas 3.903 meter persegi di kawasan GOR Haji Agus Salim Padang ditinjau ulang karena diduga cacat hukum. Ketua Komisi III DPRD Sumbar, A...
SelengkapnyaKomisi III DPRD Sumatera Barat menggandeng BPK melakukan audit investigasi pengelolaan Hotel Novotel yang merupakan kerja sama Build Over Transfer (BOT) atau sistem serah guna bangunan dengan Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Ketua Komisi III DPRD Sumater Barat, Ali Tanjung mengatakan Di...
SelengkapnyaWakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Suwirpen Suib menyatakan tindak penyalahgunaan narkoba dapat memicu pelaku melakukan tindak kriminal lainnya sehingga perlu penanganan khusus terkait kasus ini. "Narkoba itu paling berbahaya dan sekali menjadi pengguna maka akan terjerat dan susah untuk kelu...
SelengkapnyaWakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib mengatakan sinergi antar lembaga memiliki peran vital dalam menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif sehingga memberikan dampak positif terhadap seluruh sektor pembangunan. "Sinergi ini tentu harus terus dipupuk dan ber...
Selengkapnya"Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," k...
SelengkapnyaWakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menyarankan agar substansi atau materi muatan mengenai Dewan Kebudayaan Daerah di dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (PPKD) untuk dihapus. Hal itu didasari kepada karena tidak ada kewenangan dan...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (PPKD). Pembahasan dilakukan dengan penyampaian nota penjelasan oleh Komisi V sebagai komisi penggagas setelah ditetapkan menjad...
SelengkapnyaDPRD Sumbar mulai menyusun rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah pasca telah disampaikannya nota pengantar ranperda itu saat rapat paripurna, Senin (6/1) di gedung dewan. Dengan ranperda tersebut diharapkan nantinya kebudayaan Sumbar akan tetap le...
Selengkapnya–Tindaklanjuti pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terkait Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan, Komis II DPRD Sumbar sebagai tim pembahas menggelar rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dari rapat tersebut diketahui, k...
Selengkapnya
_.jpeg)
_.jpeg)
