Percepat Pemulihan Bencana, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Harus Bersinergi

PADANG, Masa tanggap darurat bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berakhir sejak Sabtu, 9 Juni 2024.

Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Budiman berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat bisa mempercepat pemulihan bencana di Sumbar yang saat ini tengah berjalan.

"Kita berharap kedatangan menteri-menteri yang secara bergelombang, dan bahkan Presiden juga telah datang ke Sumbar memberikan dukungan, bisa mempercepat pemulihan bencana di Sumbar. Tanpa perhatian dari pemerintah pusat kita akan kewalahan dalam pemulihan bencana ini, karena anggaran kita di Sumbar sangatlah kecil," ucap Budiman

Ia mengatakan, untuk penanganan pascabencana, sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah terdampak harus berjalan

Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota yang daerahnya tertimpa musibah harus berkolaborasi menyiapkan proposal, data-data, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendukung Sumbar mendapatkan dana pusat. Utamanya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana.

Budiman mengatakan, dalam masa tanggap darurat, ia melihat kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, daerah, hingga pemerintahan nagari bersama dengan masyarakat sudah berjalan sangat baik.

Pemerintah bersama masyarakat bahu-membahu dalam penanganan bencana yang terjadi. Atas kerja sama yang baik itu, bisa dikatakan pemenuhan kebutuhan harian masyarakat terdampak tak ada masalah. Bantuan datang dari banyak pihak, termasuk dari perantau Minang yang ada di berbagai daerah di Indonesia.

Meski kebutuhan harian masyarakat mampu tercukupi dari banyaknya bantuan yang datang, tetap masih banyak PR tersisa yang harus diselesaikan. Diantaranya, perbaikan kembali infrastruktur yang rusak, seperti irigasi, jalan, jembatan, dan rumah-rumah masyarakat yang terdampak.

"Memperbaiki infrastruktur  yang rusak, terutama menormalisasi sungai dan irigasi mesti disegerakan. Jika tidak, sekian ribu hektare sawah masyarakat akan terancam kekeringan," ujarnya.

Dalam penanganan bencana di Sumbar, sambungnya, Gubernur telah melakukan pendekatan ke Presiden, DPR RI, dan juga sejumlah menteri. DPRD mendukung apa yang telah dilakukan gubernur. Ia berharap atas upaya yang telah dilakukan, penanganan musibah ini bisa berjalan dengan baik.

"Mudah-mudahan bencana ini bisa kita tanggulangi dengan baik, melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota tentunya," ucapnya. (*)