Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi meminta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menjalin Momerandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan dengan kepala daerah kota dan kabupaten di daerah itu dalam menekan angka anak gagal tumbuh akibat kurang gizi atau stunting. "Isu st...
SelengkapnyaDPRD Sumatera Barat akan menggelar rapat dengar pendapat dengan pemangku kebijakan terkait wacana pemerintah pusat yang akan memangkas sejumlah bandara internasional menjadi bandara domestik termasuk Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Kabupaten Padang Pariaman. Ketua DPRD Sumatera ...
SelengkapnyaSekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar sosialisasi tata cara penginputan dan pelaporan realisasi realtime pada Aplikasi Dashboard Pembangunan Sumbar. Dari sosialisasi tersebut, diharapkan kinerja sekretariat bisa lebih optimal dengan sentuhan digital. Terkait ini, Sekretaris...
SelengkapnyaKetua DPRD Sumbar Supardi mendorong unsur Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) berkontribusi lebih dalam menciptakan iklim kota yang kondusif. Dorongan tersebut diungkapkan Supardi saat memberikan sambutan dalam Bimbingan Teknis Dasar PSM Kota Payakumbuh Angkatan I, Selasa (14/2), D...
SelengkapnyaKetua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi mengungkapkan, telah terjadi kemunduran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam filosofis Adat Basandi Syarak (ABS)- Syarak Basandi Kitabullah (SBK). Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya persentase perilaku menyimpang di tengah masyarakat...
SelengkapnyaPersatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Sumatera Barat meminta DPRD Sumatera Barat mendukung adanya revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang saat ini sudah masuk Prolegnas. &n...
SelengkapnyaPADANG,- Agar tidak menjadi persoalan hukum dikemudian hari, penggunaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketegasan itu diungkapkan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (S...
SelengkapnyaKetua DPRD Sumatra Barat (Sumbar), Supardi menyayangkan jika Bandara Internasional Minangkabau (BIM), menjadi salah satu bandara yang terkena imbas pengurangan status Bandara Internasional. Menurut dia, status baru tersebut tentunya akan menjadi kerugian besar bagi Provinsi Sumbar. &ldq...
SelengkapnyaTim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah (PPKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat berpendapat Dewan Kebudayaan daerah merupakan bentuk lembaga sebagai salah satu instrumen pemajuan kebudayaan. Hal itu didasari kepada ...
SelengkapnyaKomisi I DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) membahas sejumlah isu strategis pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 bersama Komisi II DPRRI, Kamis (9/2). Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut terungkap, tidak ada perubahan daerah pemilihan (Dapil) terhadap pemilihan DPRD Provinsi dan DPR ...
Selengkapnya
