PADANG – Fraksi PAN DPRD Sumbar mempertanyakan, peningkatan peran semua stake holder termasuk perantau dalam pengelolaan pembangunan daerah. Selain itu, juga meminta penjelasan seputar pembangunan partisipatif, sinergis, transparan dan akuntabel. Sementara, yang jadi perencan...
SelengkapnyaPADANG – Perubahan Perda No 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar periode 2016-2021, merupakan hal yang sangat strategis dikarenakan adanya perubahan regulasi, keuangan dan kondisi nasional serta global. Untuk itu, sangat perlu dilaksana...
SelengkapnyaPadang - Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumbar menilai, Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar periode 2016-2021, memang harus diubah. Baik yang berkaitan dengan visi, misi, strategi, sasaran, arah, tahapan dan prioritas sekaitan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Sum...
SelengkapnyaDemikian disampaikan Juru Bicara F-PKS DPRD Sumbar, Rahayu Purwanti pada paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Perubahan Perda RPJMD Sumbar periode 2016-2021, Senin (31/7/2017). Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim didampingi Ali Asmar ...
SelengkapnyaPADANG - Disusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kepemudaan diharapkan membawa perubahan besar dalam pembinaan dan pemberdayaan pemuda di Sumatera Barat. Dengan lahirnya aturan tersebut, diharapkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dapat lebih terarah. Meski dalam rancangannya terlihat bagu...
SelengkapnyaPADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar seminar untuk mengupas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kepemudaan, besok (Rabu, 2/8). Ranperda Kepemudaan lahir dari penggunaan hak usul prakarsa DPRD Sumatera Barat dengan leading sector Komisi V. Ketua Komisi V ...
SelengkapnyaPADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta untuk melakukan inventarisir secara detail terhadap potensi sumber daya alam yang bisa dimasuki investasi. Data-data tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi acuan bagi calon investor dalam menanamkan modal di daerah. Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan...
SelengkapnyaPADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajukan Rencana Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKUPA PPAS) APBD perubahan tahun 2017 dan RKUA PPAS APBD tahun 2018 secara bersamaan. Pengajuan RKUPA PPAS APBD tahun 2017 dan RKUA PPAS APBD tahun 2018 itu disam...
SelengkapnyaPADANG - Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) diminta untuk konsisten dalam pelaksanaan program pembangunan daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam penyusunan program pembangunan, instansi pemerintah daerah harus berorientasi kepada pencapaian tujuan dar...
SelengkapnyaPADANG - Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Provinsi Sumatera Barat diminta membuat definisi yang jelas terkait hal itu.Hal itu ditegaskan juru bicara Fraksi Golkar DPRD Prov...
Selengkapnya
