PADANG- Menjelang Ramadhan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap distribusi kebutuhan pokok. Pemerintah harus mampu menutup celah permainan para spekulan sehingga tidak lonjakan harga yang cenderung selalu terja...
SelengkapnyaPADANG- Anggota dewan mengancam akan menuntut pemerintah provinsi Sumatera Barat jika bantuan keuangan khusus untuk kabupaten kota tak juga direalisasikan. Bantuan tersebut merupakan bagian dari fungsi anggota DPRD dalam menjaring aspirasi daerah pemilihan. Hidayat dari Fraksi Gerindra ...
SelengkapnyaPADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna, Kamis (1/6). Paripurna tersebut beragendakan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mendalami pembahasan terhada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk dalam agenda pada masa sidang ...
SelengkapnyaPADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum menerima jawaban tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait bantuan keuangan khusus untuk kabupaten dan kota. Meskipun secara prinsip bantuan keuangan khusus tersebut sudah tidak ada masalah lagi, setelah diusulkan kembali un...
SelengkapnyaPADANG - Keberhasilan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar dilihat dari tercapainya target realisasi pendapatan dan belanja daerah. Barometer keberhasilan tersebut harus diukur dari pencapaian sasaran yang diharapkan dan dampak positifnya terhadap masyaraka...
SelengkapnyaPADANG - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Padang mengultimatum presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Delapan bulan kepemimpinan Jokowi-JK, mahasiswa menilai telah gagal membangun pondasi keberlangsungan pembangunan pro rakyat. Ultimatum itu disampaikan mahasiswa dari KAMMI ...
SelengkapnyaPADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyambut baik dan mengapresiasi gerakan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi ke DPRD. Anggota dewan siap menampung aspirasi dan menyikapinya sesuai kewenangan yang dimiliki. Anggota Komisi I DPRD Sumbar Sultani dan Aristo ...
SelengkapnyaPAINAN- Pelaksanaan amanat Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang pembagian kewenangan pendidikan merupakan tugas berat yang harus disikapi dengan hati-hati. UU tersebut antara lain mengatur bahwa wewenang pengelolaan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) akan berada di bawah p...
SelengkapnyaPADANG- Wacana untuk menjadikan Jorong sebagai sistim pemerintahan terendah di Sumatera Barat masih akan terkendala dan belum akan terwujud setidaknya sampai tahun 2016. Untuk menjadikan Jorong (setingkat dibawah pemerintahan nagari atau desa) sebagai sistim pemerintahan terendah harus ada sya...
SelengkapnyaPADANG - Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyayangkan, Pemerintah Provinsi baru mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelayanan Publik. Padahal, Undang-undang tentang pelayanan publik tersebut sudah lahir sejak tahun 2009 lalu. Hal ...
Selengkapnya