PADANG, - Konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Korong Kampung Surau, KeÂcamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dengan perusahaan perkebunan, PT Bina Pratama Sakato Jaya mendapat perhatian serius Dewan PerÂwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.Saat kunjungan kerja (...
SelengkapnyaPADANG – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyertaan modal pemerintah pada perseroan terbatas diwarnai kritik tajam dari fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. DPRD menilai beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak layak la...
SelengkapnyaPADANG- Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang pelestarian adat dan budaya Minangkabau. Perda ini lahir sebagai hak usul prakarsa (hak inisiatif) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan langkah dari antisipasi terhadap ancaman tergerusnya adat tradis...
SelengkapnyaPadang, Set DPRD---Empat orang mantan karyawan PT. Grafika Jaya Sumbar, yakni Asmida Khaidir, Naslaili, Guswendi dan Yosmita adukan nasib mereka ke DPRD Sumbar karena pesangon yang mejadi hak mereka belum dibayarkan pihak perusahaan. Sementara teman-temannya yang lain telah menerimanya. &nbs...
SelengkapnyaPadang, Set DPRD---Satu tahun lebih menggantung, penaikan Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk terdakwa korupsi Eri Zulfian di kursi DPRD Sumbar akan segera dilakukan. Demokrat sebagai partai yang menaungi Eri Zulfian menyebut, berkas pengajuan pemberhentian dan ...
SelengkapnyaPADANG – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Sumatera Barat. LBH menilai, sepanjang 2013 sampai 2015 telah terjadi konflik tanah berd...
SelengkapnyaPADANG – Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan hal penting yang mesti diakomodir dalam anggaran daerah. Pembahasan perubahan APBD (APBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 ini akan tetap menampung hal tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas...
SelengkapnyaPADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) provinsi Sumatera Barat tahun 2015. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Ali Asmar menyampaikan Nota ...
SelengkapnyaPADANG, Set DPRD--- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mendukung tenaga guru honorer bisa diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Hal tadi disampaikan anggota DPRD Sumbar, menanggapi masih banyaknya ...
SelengkapnyaTanah Datar, Set DPRD---Sejumlah Walinagari di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar mengaku bingung dalam menggunakan dana desa yang diberikan Pemerintah Pusat melalui APBN Tahun 2015. Kebingungan ini muncul karena terlalu banyaknya hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari....
Selengkapnya