PADANG - Retribusi berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah ke masyarakat secara langsung. Pada RAPBD Sumbar 2018, target retribusi daerah pada pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan hingga 22,68 persen.
"Kita mengapresiasi kenaikan pajak daerah. Namun, kenapa retribusi menurun dalam jumlah signifikan," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat seperti dikutip dalam pandangan umum terhadap RAPBD Sumbar 2018, pada paripurna, Senin (2/10/2017).
Saat penyampaian nota pengantar RAPBD 2018, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit menyebutkan, total APBD Sumatera Barat direncanakan Rp6,09 triliun terdiri dari pendapatan daerah Rp6,9 triliun dan belanja daerah Rp6,07 triliun. Pendapatan asli daerah (PAD) dipatok naik 13 persen dari Rp2,07 triliun jadi Rp2,27 triliun.
Fraksi Gerindra memandang, potensi sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah, masih belum optimal. Karena itu, inventarisasi/pendataan terhadap keberadaan asset milik Pemprov jadi penting. "Jangan jadikan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai alasan penyebab berkurangnya target PAD ini," katanya.
Fraksi Gerindra juga meminta gubernur, memberikan perhatian pada sektor pendidikan dan pertanian disamping sektor lainnya. "Pendidikan ini merupakan investasi untuk masa depan. Sedangkan pertanian, selama ini telah berkontribusi besar pada PDRB Sumbar dan merupakan profesi terbesar masyarakat Sumbar," terangnya.
Fraksi Gerindra meminta gubernur, untuk lebih banyak menggunakan anggaran pendidikan sebesar 27,01 persen dari total APBD (Rp585,946 miliar), untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga kependidikan. Selain itu, juga meminta gubernur, untuk memberikan kepastian hukum terhadap tenaga kependidikan yang berstatus guru tidak tetap.
"Kita meminta Dinas Pendidikan melakukan tindak lanjut verifikasi terhadap kebutuhan tenaga kependidikan tingkat SMA/SMK sesuai disiplin ilmu tenaga pendidik selain perbaikan infrastrutkur bangunan, labor termasuk ketersediaan tenaga kependidikan," terangnya.
"Kita juga meminta pemerintah pusat melalui provinsi, untuk mencabut moratorium penerimaan ASN tenaga kependidikan SMA dan SMK. Karena, masih terdapat ketimpangan yang luar biasa terhadap komposisi tenaga kependidikan yang berstatus ASN dengan guru tidak tetap atau honorer," harap Hidayat.
Gerindra juga memandang kebijakan pemerintah pusat, sebuah paradoks antara kebijakan harga eceran tertinggi beras dan rencana penghapusan subsidi pupuk yang bakal berlaku per Januari 2018. "Biaya produksi padi akan naik seiring pencabutan subsidi pupuk. Di Sumbar, petani kita menghasilkan beras kualitas premium dan super premium, sementara harga eceran tertinggi dibatasi pemerintah. Kita ingin mengetahui sikap pemprov terkait masalah ini," terang Hidayat.
Penambahan modal ke Bank Nagari di 2018, menurut Fraksi Gerindra, sebaiknya ditangguhkan dulu sampai pembenahan internal secara menyeluruh di tubuh bank milik daerah itu kongkret dilakukan lalu dilaporkan ke DPRD Sumbar melalui komisi terkait.
"Kinerja keuangan Bank Nagari mengalami trend penurunan dari tahun sebelumnya. Perlu analisis komprehensif penyebab penurunan kinerja ini agar penambahan modal ini bisa betul-betul jadi tambahan energi yang efektif dalam meningkatkan akselarasi kinerja keuangan dan perbankan Bank Nagari," terang Hidayat.
"Kita minta penjelasan resmi terkait penambahan modal ke Bank Nagari sebesar Rp15 miliar dan PT Jamkrida Rp5 miliar di RAPBD Sumbar 2018," tambah dia.
Angka kemiskinan di Sumbar yang bertambah, juga jadi sorotan Fraksi Gerindra. BPS melansir, angka kemiskinan Sumbar 2016 sebesar 7,09 persen, sementara di 2015 hanya sebesar 6,71 persen.
Terkait jadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan dituanrumahi Sumbar pada 2024 mendatang, Fraksi Gerindra melihat belum ada keseriusan pemerintah daerah dalam mempersiapkannya. Terutama pembangunan main stadion dan venue-venue pertandingan berbagai cabang olah raga. "Kami ingin pemerintah daerah menggelontorkan anggaran lebih spesifik untuk menuntaskan pembangunan main stadion untuk PON XII nanti," terangnya. *Publikasi.