PADANG - Fraksi PKS menyorot porsi anggaran dibidang perkebunan yang masih kecil terutama untuk sektor perkebunan kelapa sawit dan karet. Penilaian Fraksi PKS, dalam dua hingga tiga tahun kedepan, proses replanting karet dan sawit rakyat mesti dilakukan. "Apa jawaban yang akan kita berikan untuk masyarakat kita nanti," terang juru bicara Fraksi PKS, Rafdinal pada rapat paripurna dengan agenda pandangan umum terhadap RAPBD Sumbar 2018, Senin (2/10/2017). Seiring pengalihan kewenangan pendidikan SMA ke provinsi, Fraksi PKS memberi catatan seperti pembayaran sertifikasi guru masih terlambat, tunjangan lain selain sertifikasi seiring peralihan ke provinsi karena saat masih di kabupaten/kota, para guru ini menerima tunjangan tambahan. "Sampai sekarang, guru honor yang diangkat komite dan kepala sekolah, belum jelas sistem penggajiannya," terang Rafdinal sembari mempertanyakan proyeksi anggaran untuk SMA di 2018. Rafdinal juga mempertanyakan dana safari ramadhan yang belum juga diterima pengurus masjid. Fraksi PKS meminta, mekanisme yang lebih sederhana untuk pencairan bantuan melalui kegiatan safari ramadhan ini di 2018. "Kita juga meminta bantuan di 2018 tak hanya dana tapi juga sajadah dan al Quran," terang dia. "Kita juga meminta gubernur, untuk memasukan anggaran untuk MUI dan LKAAM di RAPBD 2018," tambahnya. TPA Regional di Payakumbuh juga disorot PKS. Terutama soal area tempat pembuangan sampah agar tidak berdampak pada lingkungan sekitar, standar operasional procedur (SOP) terhadap setiap aktivitas di TPA dan pemilihan sampah sehingga bisa menghasilkan produk bermanfaat seperti gas, pupuk dan lainnya. Fraksi PKS juga menyorot jalan provinsi yang menghubungkan Palembayan dengan Pagadih Palupuah yang kini dalam kondisi rusak berat, mesti diberikan porsi anggaran yang memadai oleh Dinas PUPR sehingga cukup untuk pembangunan ruas jalan itu. *Publikasi.