PADANG - Fraksi PAN DPRD Sumbar menilai, porsi belanja aparatur dengan belanja modal atau belanja penyelenggaraan masih mengalahkan belanja publik dengan passing grade 60-40, masih akan sulit diwujudkan pada RAPBD Sumbar 2018 nanti.
"Pemerintah jangan menunggu, tapi progresif dan aktif dalam mencarikan solusi dari berbagai kendala dan permasalahan pembangunan baik itu bersifat fisik maupun non fisik," ungkap juru bicara Fraksi PAN, Indra Dt Rajo Lelo pada rapat paripurna dengan agenda pandangan umum terhadap RAPBD Sumbar 2018, Senin (2/10/2017).
Indra juga mempertanyakan pertambahan pendapatan daerah sebesar 13,31 persen. Kemudian retribusi (jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu-red), apakah telah sesuai dengan potensi yang ada. "Kita juga ingin mengetahui, pendapatan jasa giro dan penyertaan modal ke Bank Nagari, apa sudah terdaftar jadi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, apa sudah sesuai dengan semestinya," tanya dia.
Indra juga mempertanyakan, rasionalisasi belanja pegawai, belanja aparatur, belanja modal, belanja pemeliharaan dan perawatan, belanja peningkatan kapasitas aparatur sudah maksimal, sehingga APBD yang berimbang dan normal bisa terlaksana. *Publikasi