PADANG - Pasca telah ditetapkan nya kisaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu sebesar Rp 2,1 juta. Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim tegas mengingatkan agar seluruh perusahaan membayar Upah sesuai regulasi yang telah ditentukan."Ketika suatu regulasi telah ditetapkan Perusahaan har...
SelengkapnyaPADANG - Mahasiswa jurusan Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar berkunjung ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Kamis (2/11). Mereka ingin mendalami tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.Dipimp...
SelengkapnyaPADANG - Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) berharap bisa segera menempati gedung baru. Sejak diresmikan tahun 2015, gedung yang berada di sebelah Masjid Raya Sumatera Barat itu belum ditempati sebagai kantor LKAAM. Harapan itu disampaikan rombongan Ketua LKAAM bersilaturahim dengan Ket...
SelengkapnyaKetua Komisi IV DPRD Sumbar M Nurnas, meminta dinas terkait untuk duduk bersama seperti Dinas Perhubungan (Dishub) dan PT. KAI serta Pemerintah untuk mencarikan solusi agar angka kecelakaan kereta api dapat diminimalisir. Baru- baru ini, kereta api jurusan Padang menuju Pariaman menabrak sebua...
SelengkapnyaPADANG - Nelayan di Sumatera Barat meminta Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (ZWPPK) memuat batasan yang tegas terhadap zonasi wilayah penangkapan ikan. Hal itu agar tidak terjadi kerancuan peruntukan wilayah perairan untuk kepentingan konservasi dan pariwisat...
SelengkapnyaPADANG - Kenaikan Upah Minimum Provinsi pada tahun 2018 sekitar 8,7 persen diharapkan memberikan dampak lebih positif lagi terhadap kesejahteraan masyarakat terutama kaum pekerja. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Iswandi Latif menegaskan, kebijakan men...
SelengkapnyaPADANG - Koperasi dituntut untuk terus berkembang dengan berinovasi dan melakukan ekspansi usaha. Perkembangan iklim usaha yang terus bergerak menuntut koperasi juga harus melakukan perubahan-perubahan. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Iswandi Latif me...
SelengkapnyaPADANG - Walinagari harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terutama dari daerah pemilihan terkait untuk memacu pembangunan wilayahnya. Kebutuhan pembangunan hendaknya disampaikan melalui proposal sehingga dapat diakomodir dan menjadi pokok-poko...
SelengkapnyaPADANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim mengapresiasi kinerja aparat Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat dalam pengungkapan kasus narkoba. Dia meminta pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi yang lebih kuat lagi dengan jajaran Polri d...
SelengkapnyaPADANG - Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota harus lebih gencar lagi mensosialisasikan pelaksanaan event Tour de Singkarak (TdS). Meski gelaran akbar ini sudah di depan mata, namun spanduk sosialisasi masih minim. Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi...
Selengkapnya
