PADANG,- Belum maksimalnya pemetaan wilayah serta kepastian tapal batas dapat memicu gesekan sosial ditengah masyarakat, berangkat dari hal itu, Komisi IV DPRD Sumbar bertekad menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tetang Perubahan Perda No .3 Tahun 20...
SelengkapnyaPADANG, - Terjadi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di Sumatera Barat ( Sumbar ) , menjadi soroton oleh Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat, ia menuturkan kenaikan tersebut, merupakan dampak dari persetujuan Peraturan Daerah (Perda ) tentang kenaikan pajak bahan bakar kendaraa...
SelengkapnyaPADANG, Anggota Komisi V DPRD Sumbar Apris mengaku sudah bosan membahas terus dana Hibah Rajawali, namun belum juga bisa direalisasikan kepada anak-anak miskin di Sumbar yang membutuhkan biaya pendidikan. Pernyataan itu disampaikan dewan dari Fraksi Nasdem ini akibat merasa jenuh, karena berulan...
SelengkapnyaWakil Ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius meminta pemerintah provinsi mencari sumber pendapatan baru sehingga dapat mencapai target pendapatan yang cukup tinggi pada 2019. "Kami ingatkan pemerintah jangan hanya sekedar mengandalkan sumber pendapatan yang telah ada tapi dapat mencari sumber ...
SelengkapnyaKetua DPRD Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim mengatakan Marlis Rahman merupakan sosok panutan dirinya dalam berkarir. "Almarhum itu rektor saya, beliau merupakan tokoh Sumbar yang tenang dan selalu berfikiran positif," kata dia selepas melayat ke rumah duka di Padang, Sabtu. Menurut di...
SelengkapnyaPADANG - Pemerintah provinsi Sumatera Barat disarankan untuk merangkul berbagai elemen masyarakat, termasuk Organisasi Kepemudaan (OKP) dalam memacu pembangunan daerah. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) hendaknya dapat melibatkan OKP dalam setiap program kegiatan sehingga dapat lebih terarah dan ...
SelengkapnyaPadang, Anggota DPRD Sumatera Barat Taufik Hidayat meminta Dinas Pendidikan provinsi itu mengoptimalkan anggaran untuk membenahi sekolah tingkat SMA/SMK di daerah tersebut. "Anggaran Dinas Pendidikan ini cukup besar dan anggaran yang tidak terpakai atau Silpa juga cukup...
SelengkapnyaPadang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprediksi pendapatan asli daerah pada APDB 2019 mengalami kenaikan sekitar Rp45,861 miliar dibandingkan pendapatan daerah 2018. Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim di Padang, Kamis mengatakan hal itu tertuang dalam Rancangan Kebijakan Umum Prioritas...
SelengkapnyaPADANG - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat memulai tahap pembahasan Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018. RKUA PPAS APBD 2019 ini telah diajukan pemeri...
SelengkapnyaPADANG - Pemerintah provinsi Sumatera Barat belum mengajukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2018 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD Sumatera Barat berharap, perubahan ...
Selengkapnya
