" Kita telah memasuki tahun politik. Khusus untuk kepala daerah, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jangan dilupakan, " ujarnya saat dihubungi Selasa (18/9).
Dia mengatakan, kepala daerah memang dilahirkan oleh partai politik (Parpol) setiap kebijakan yang dilakukan oleh parpol jangan menodai nilai-nilai pelaksanaan pemerintah, bupati dan walikota mempunyai daerah yang dipimpin. Sebaiknya, unsur tersebut jangan ikut menjadi tim pemenangan untuk salah satu calon presiden yang diusung partai.
Lebih lanjut dia mengatakan, secara aturan mendukung salah satu calon presiden hasil dari kualisi parpol tidak masalah. Namun pemerintah daerah tidak perlu untuk ikut berdeklarasi karena akan berdampak kepada harmonisasi penyelenggaraan pemerintah, Jika kepala daerah dilibatkan dalam pilpres 2019, nantinya mereka lebih mengurusi kepentingan politik dibandingkan pembangunan daerah dan masyarakatnya.
"Kasihan masyarakat ketika negara sudah menghabiskan anggaran besar untuk pilkada tapi kepala daerahnya justru sibuk urusi pilpres dan pasti akan berkurang waktunya ngurus masyarakat" ucapnya.
<div dir="\\"auto\\"" style="\\"font-family:" arial,="" helvetica,="" sans-serif;="" font-size:="" small;\\"=""> Menyikapi hal ini, Arkadius meminta harus dicari pembenaran, jika hal itu benar maka harus ditindaklanjuti oleh gubernur, memberikan peringatan agar fokus mengurus daerah, agar pembangunan tersebut terlaksana dengan baik. (Publikasi 03)