PARIAMAN - Kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai staf terjadi hampir di seluruh badan publik, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Namun, kekurangan itu hendaknya jangan dijadikan alasan pelayanan masyarakat menjadi lemah. Kendala ini harus disikapi dengan peningkatan kapas...
SelengkapnyaPARIAMAN - Kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai staf terjadi hampir di seluruh badan publik, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Namun, kekurangan itu hendaknya jangan dijadikan alasan pelayanan masyarakat menjadi lemah. Kendala ini harus disikapi dengan peningkatan kapas...
SelengkapnyaPARIAMAN - Kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai staf terjadi hampir di seluruh badan publik, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Namun, kekurangan itu hendaknya jangan dijadikan alasan pelayanan masyarakat menjadi lemah. Kendala ini harus disikapi dengan peningkatan kapas...
SelengkapnyaPADANG - Mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Jumat (10/3), beberapa orang mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyaratakan (LAM dan PK) mendesak percepatan proses hukum dugaan korupsi Surat Pertanggungjawab...
SelengkapnyaPADANG - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyampaikan Nota Penjelasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (9/3). Tiga Ranperda ini merupakan bagian dari 19 Ranperda yang masuk dalam Program Pembentukan Perda (Propem ...
SelengkapnyaPADANG - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyampaikan Nota Penjelasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (9/3). Tiga Ranperda ini merupakan bagian dari 19 Ranperda yang masuk dalam Program Pembentukan Perda (Propem ...
SelengkapnyaPADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi IV mengundang Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas persoalan Izin Usaha Penambangan (IUP). IUP ini dibahas erat kaitannya dengan terjadinya bencana banjir dan longsor di Kecamatan Pangkalan Kabupa...
SelengkapnyaPADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyurati Gubernur mengeluarkan Surat Edaran, terkait persoalan yang dihadapi nelayan kapal bagan. Dengan Surat Edaran (SE) tersebut, nelayan bisa melakukan aktifitas melaut seperti biasa menjelang keluarnya revisi Peraturan Ment...
SelengkapnyaPADANG - Keberadaan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) baru, Biro Kerjasama dan Rantau Sekretariat Provinsi Sumatera Barat masih perlu mendapat perhatian. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melihat beberapa kelemahan pada OPD baru tersebut.Diantara kelemahannya, m...
SelengkapnyaLIMAPULUH KOTA - Penanganan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Limapuluh Kota diharapkan dilakukan secara optimal. Semua pihak, hendaknya mengerahkan seluruh kemampuan agar penanggulangan bisa dilakukan secepat mungkin. Selain itu, penanganan jangan hanya pada saat kejadian, tetapi harus dilaku...
Selengkapnya
