BERITA

DPRD Sumbar Usulkan Bidan PTT Diberi Intensif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mewacanakan untuk memberikan intensif kepada bidan berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT). Intensif tersebut sudah selayaknya diberikan mengingat beratnya beban para tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masy...

Selengkapnya

Pengabdian Tak Berbatas, Nasib Bidan PTT Tak Jelas

Nasib bidan dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT) masih tak jelas meskipun mereka mengabdikan diri tanpa batas. Bidan PTT ini sebagian besar bertugas di desa-desa dan menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, perhatian pemerintah jauh lebih kecil dari besarnya tanggungjaw...

Selengkapnya

Putus Akibat Longsor, Warga Pangian Berswadaya Bangun Jalan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim mengapresiasi inisiatif masyarakat Pangian, Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanahdatar yang berswadaya membangun jalan setelah putus akibat longsor pada November tahun 2014 lalu. Apresiasi itu disampaikan ke...

Selengkapnya

Hendra Irwan Rahim Jemput Aspirasi ke Nagari Buo

Masyarakat di Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanahdatar sangat mengharapkan pembangunan sarana infrastruktur pertanian dan jalan usaha tani. Di daerah ini, kehidupan masyarakat sebagian besar merupakan petani dan pekebun karet. Walinagari Buo, Yofi Ardi menyambut kedatangan Ketua D...

Selengkapnya

Penertiban Tambang Emas Illegal Butuh Keseriusan

Aktifitas penambangan emas illegal di Kabupaten Solok Selatan sepertinya masih terus berlanjut. Untuk menertibkannya, dibutuhkan keseriusan dan ketegasan semua pihak. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Hidayat meminta pihak kepolisian bertindak te...

Selengkapnya

Bantuan Hukum Untuk Disabilitas Disarankan Diatur Tersendiri

Bantuan hukum untuk penyandang disabilitas diharapkan dapat diatur tersendiri dalam Rumusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Disabilitas. Setidaknya ada pasal yang mandiri mengatur sistimatis perlindungan hukum bagi kaum disabilitas. Saran itu mengemuka saat pembahasan lanjutan terhadap ...

Selengkapnya

DPRD Optimis Ranperda Tuntas Akhir Maret

g sesuai target, namun Ranperda Nagari masih perlu penambahan waktu karena masih banyak substansti yang mesti diakomodir dan disikapi dengan hati-hati," kata Hidayat. DPRD Sumbar dalam masa sidang pertama tahun 2015 ini mengagendakan pembahasam terhadap lima Ranperda. Ranperda Nagari dibahas ...

Selengkapnya

DPRD Sumbar Dorong Sawahlunto Menuju Kota Wisata Tambang

PADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat akan mendorong dan mendukung upaya Pemerintah Kota Sawahlunto menuju Kota Wisata Tambang. Untuk kelanjutannya, DPRD Sumbar meminta Pemko Sawahlunto menyiapkan proposal kebutuhan sarana prasarana infrastruktur untuk bisa diakom...

Selengkapnya

Komisi I DPRD Prov. Sumbar pada saat ini sedang melaksanakan pembahasan Ranperda Nagari.

Komisi I DPRD Prov. Sumbar pada saat ini sedang melaksanakan pembahasan Ranperda Nagari dengan Tahapan Hearing, Dengar Pendapat. Adapun hal tersebut diharapkan masukan, kritikan dan saran dari masyarakat Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda ini. Berikut Ranperda tentang Nagari :  ...

Selengkapnya

Ranperda Nagari, LKAAM Usul Walinagari Dari Ninik Mamak

PADANG- Pemegang kekuasaan atau pimpinan pemerintahan nagari dan sistim pemilihannya menjadi hal yang menjadi perdebatan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nagari. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) menginginkan Walinagari sebagai kepala pemerintahan nagari dipil...

Selengkapnya