PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota harus memprioritaskan desa atau nagari yang masih berstatus tertinggal untuk bisa lepas dari status tersebut. Saat ini tercatat masih ada 51 desa atau nagari yang berstatus sebagai desa sangat tertinggal dari total 880...
SelengkapnyaPADANG - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kajian terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada rapat paripurna, Senin (20/11). Tiga diantaranya adalah Ranperda tentang Badan Usaha Milik Daerah (B...
SelengkapnyaPADANG- Komisi I DPRD Sumbar, terus memperdalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Nagari yang akan diparipurnakan Desember mendatang. "Baru-baru ini, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari (Bakor-Kan) mendatangi Gedung DPRD Sumbar, mereka mengatakan draf Raperda nagar...
SelengkapnyaPADANG- Pemerintah daerah melalui dinas terkait harus proaktif menciptakan generasi cerdas kreatif dan inovatif, pasalnya hal tersebut dapat berimplikasi terhadap pengentasan pengangguran.Hal tersebut ditegaskan, Wakil Ketua DPRD Sumbar Guspardi gaus saat memberikan sambutan pada acara...
SelengkapnyaPADANG- Komisi V DPRD Sumbar meminta pemerintah daerah mengusulkan Ranperda tentang penguatan keluarga agar bisa masuk di Prolegda 2018.Hal tersebut dilakukan untuk mengatisipasi banyaknya pengaruh buruk pada zaman saat ini. “Maraknya peredaran narkoba, aliran radikal, pergaulan...
SelengkapnyaPADANG,- Dalam waktu dekat Komisi III DPRD Sumbar akan menggelar rapat internal terkait rekomendasi panitia khusus (pansus) DPRD terkait BUMD-BUMD yang dimiliki Provinsi Sumbar. Termasuk membahas kelanjutan nasib PT Balairung."Untuk Balairung kita telah rapat di Jakarta...
SelengkapnyaPADANG – Pemerintah provinsi Sumatera Barat merancang sebuah regulasi untuk memberikan payung hukum pembangunan industri daerah. Regulasi tersebut berupa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), membidik pengembangan 10 komoditi unggulan.Ranperda Pembangunan Industri Provinsi yang disusun untuk...
SelengkapnyaPADANG – Tenaga honorer kategori 2 (K2) dari tenaga pendidik mengadukan nasib ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Senin (20/11). Guru honor ini meminta kejelasan nasib mereka, terutama mengenai tunjangan penghasilan yang mereka terima. Mereka meminta DPRD mencari...
SelengkapnyaPADANG – Dalam pesatnya perkembangan teknologi digital dewasa ini, pengembangan pariwisata berbasis teknologi menjadi sangat penting. Teknologi bisa menjadi sarana yang efektif dalam memacu kemajuan pariwisata melalui promosi dalam jaringan (online).Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit m...
SelengkapnyaPADANG – Sejumlah guru ilmu budaya dari berbagai sekolah di Sumatera Barat, Rabu (15/11) menyampaikan kerisauan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Guru mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) ini meminta kejelasan terhadap kedudukan mata pelajaran BAM sebag...
Selengkapnya