PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta Pemerintah Provinsi untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Target peningkatan PAD sekitar 1,5 persen per tahun atau 8 persen pada tahun akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-202...
SelengkapnyaPADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali mendapatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP tersebut diperoleh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016. Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan. Laporan Hasil...
SelengkapnyaBALI - Layanan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali, beroperasi selama 24 jam. Selain itu, pembayaran pajak juga bisa dilakukan secara daring (online) dan terintegrasi dengan seluruh kantor Samsat yang ada di kabupaten/kota. Hal serupa juga telah diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (...
SelengkapnyaLIMAPULUH KOTA - Normalisasi Batang Maek yang menjadi salah satu faktor pemicu banjir di Pangkalan beberapa waktu lalu, tak ada dialokasikan di RAPBN 2018. Pengerjaan pembuatan jalan baru di Nagari Galugur atau Tanjuang di kecamatan Pangkalan, jadi hal mendesak dilakukan guna mengantisipasi jika...
SelengkapnyaPADANG - Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengingatkan sejawatnya maupun Pemprov Sumbar, baru empat dari 19 target kinerja yang telah ditetapkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) pada 2017 ini, tuntas dibahas. “Jika kita tidak memberikan prioritas pada pembahasan Ra...
SelengkapnyaPADANG - Pemerintah provinsi Sumatera Barat harus serius membenahi sarana prasarana olahraga, terutama berkaitan dengan rencana menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 mendatang. Disamping itu, pembinaan atlet juga harus mendapat perhatian untuk terus ditingkatkan.Anggo...
SelengkapnyaPADANG - Penginapan atau hotel yang dikelola oleh sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sumatera Barat belum bisa dikenakan retribusi. Hal itu dikarenakan, belum ada payung hukum yang jelas untuk pengenaan retribusi, juga belum ada kejelasan status dari penginapan atau hotel itu sendiri.Paniti...
SelengkapnyaPADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta pemerintah provinsi segera melakukan pembenahan terhadap terminal angkutan penumpang umum tipe B dan pelabuhan perikanan. Pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari sarana fasilitas, petugas maupun sarana pen...
SelengkapnyaPADANG - Dengan beberapa perubahan mendasar pada substansi objek retribusi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mensahkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha. Penetapan pengesahan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna DPRD...
SelengkapnyaPADANG - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Senin (8/5) menerima kedatangan ratusan warga Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Kedatangan warga tersebut adalah untuk berunjuk rasa menuntut pengembalian lahan pembangunan gedun...
Selengkapnya
