PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi IV mengundang Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas persoalan Izin Usaha Penambangan (IUP). IUP ini dibahas erat kaitannya dengan terjadinya bencana banjir dan longsor di Kecamatan Pangkalan Kabupa...
SelengkapnyaPADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyurati Gubernur mengeluarkan Surat Edaran, terkait persoalan yang dihadapi nelayan kapal bagan. Dengan Surat Edaran (SE) tersebut, nelayan bisa melakukan aktifitas melaut seperti biasa menjelang keluarnya revisi Peraturan Ment...
SelengkapnyaPADANG - Keberadaan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) baru, Biro Kerjasama dan Rantau Sekretariat Provinsi Sumatera Barat masih perlu mendapat perhatian. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melihat beberapa kelemahan pada OPD baru tersebut.Diantara kelemahannya, m...
SelengkapnyaLIMAPULUH KOTA - Penanganan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Limapuluh Kota diharapkan dilakukan secara optimal. Semua pihak, hendaknya mengerahkan seluruh kemampuan agar penanggulangan bisa dilakukan secepat mungkin. Selain itu, penanganan jangan hanya pada saat kejadian, tetapi harus dilaku...
SelengkapnyaPADANG - Jumlah keluarga penerima beras miskin (raskin) di Sumatera Barat tahun ini berkurang sebanyak 27.013 keluarga (KK). Tahun sebelumnya (2016, red) jumlah penerima raskin Sumatera Barat adalah 275.431 KK sementara tahun 2017 ini hanya 248.418 KK atau turun 9,81 persen.Penurunan jumlah keluarga...
SelengkapnyaPADANG - Nelayan kapal bagan Sumatera Barat masih berharap, Menteri Kelautan dan Perikanan merubah Peraturan tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan. Harapan itu, agar nelayan bagan bisa melaut seperti biasa dan tidak melanggar a...
SelengkapnyaSOLOK - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan terendah yaitu Nagari dan Desa. Monitoring dan evaluasi (monev) tersebut dalam rangka percepatan pembangunan di tingkat desa atau nagari.Selasa (28...
SelengkapnyaPADANG - Persoalan anggaran untuk dua lembaga bentukan Undang-Undang (UU), Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di Sumatera Barat masih belum menemukan titik terang. UU mengamanatkan, dua lembaga tersebut di daerah dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...
SelengkapnyaPADANG - Para siswa Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA dan SMK) diharapkan tidak sekedar mengandalkan nilai akademik, menghadapi dunia kerja. Para siswa hendaknya juga melatih kemampuan diri dengan berbagai keterampilan sehingga mampu menjawab kebutuhan dunia kerja. Hal itu disampaikan Ketua Ko...
SelengkapnyaPADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menilai provinsi Sumatera Barat masih akan kesulitan untuk menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK), setidaknya untuk tahun 2017 ini. Kesulitan tersebut disebabkan karena ...
Selengkapnya
