Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim mengapresiasi inisiatif masyarakat Pangian, Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanahdatar yang berswadaya membangun jalan setelah putus akibat longsor pada November tahun 2014 lalu. Apresiasi itu disampaikan ke...
SelengkapnyaMasyarakat di Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanahdatar sangat mengharapkan pembangunan sarana infrastruktur pertanian dan jalan usaha tani. Di daerah ini, kehidupan masyarakat sebagian besar merupakan petani dan pekebun karet. Walinagari Buo, Yofi Ardi menyambut kedatangan Ketua D...
SelengkapnyaAktifitas penambangan emas illegal di Kabupaten Solok Selatan sepertinya masih terus berlanjut. Untuk menertibkannya, dibutuhkan keseriusan dan ketegasan semua pihak. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Hidayat meminta pihak kepolisian bertindak te...
SelengkapnyaBantuan hukum untuk penyandang disabilitas diharapkan dapat diatur tersendiri dalam Rumusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Disabilitas. Setidaknya ada pasal yang mandiri mengatur sistimatis perlindungan hukum bagi kaum disabilitas. Saran itu mengemuka saat pembahasan lanjutan terhadap ...
Selengkapnyag sesuai target, namun Ranperda Nagari masih perlu penambahan waktu karena masih banyak substansti yang mesti diakomodir dan disikapi dengan hati-hati," kata Hidayat. DPRD Sumbar dalam masa sidang pertama tahun 2015 ini mengagendakan pembahasam terhadap lima Ranperda. Ranperda Nagari dibahas ...
SelengkapnyaPADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat akan mendorong dan mendukung upaya Pemerintah Kota Sawahlunto menuju Kota Wisata Tambang. Untuk kelanjutannya, DPRD Sumbar meminta Pemko Sawahlunto menyiapkan proposal kebutuhan sarana prasarana infrastruktur untuk bisa diakom...
SelengkapnyaKomisi I DPRD Prov. Sumbar pada saat ini sedang melaksanakan pembahasan Ranperda Nagari dengan Tahapan Hearing, Dengar Pendapat. Adapun hal tersebut diharapkan masukan, kritikan dan saran dari masyarakat Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda ini. Berikut Ranperda tentang Nagari : ...
SelengkapnyaPADANG- Pemegang kekuasaan atau pimpinan pemerintahan nagari dan sistim pemilihannya menjadi hal yang menjadi perdebatan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nagari. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) menginginkan Walinagari sebagai kepala pemerintahan nagari dipil...
SelengkapnyaPADANG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sumatera Barat, Senin (23/2) beraudiensi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Hendra Irwan Rahim. Audiensi yang diikuti oleh jajaraan pengurus DPW LDII tersebut juga dalam rangka pe...
SelengkapnyaPADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima masukan dan saran dari pemerintah daerah dalam tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ketahanan pangan. Masukan dan saran tersebut akan diakomodir ke dalam Ranperda pada saat pembahasan tingkat k...
Selengkapnya