PULAU PUNJUNG- Luas lahan perkebunan potensial yang belum tergarap di Kabupaten Dharmasraya saat ini masih sekitar delapan ribuan hektare. Untuk pemanfaatannya, dibutuhkan sekitar empat juta bibit jika untuk ditanami karet. Jika ditanami kelapa sawit, akan dibutuhkan sekitar satu juta lebih ...
SelengkapnyaEnam puluh persen dari luas wilayah Kabupaten Sijunjung masih merupakan kawasan hutan lindung. Hanya empat puluh persen yang merupakan kawasan budidaya yang bisa dimanfaatkan. Pemerintah setempat masih berupaya mengeluarkan beberapa bagian lagi sehingga perbandingannya menjadi 50:50. Hal it...
SelengkapnyaPULAU PUNJUNG - Perbaikan pola tanam dan pemeliharaan komditi perkebunan rakyat masih perlu mendapat perhatian serius. Melihat perbandingan hasil produksi perkebunan rakyat dengan hasil produksi perkebunan yang dikelola oleh perusahaan swasta, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pembinaan...
SelengkapnyaPadang, Humas DPRD Sumbar---Sebanyak 13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya . Penyerahan tanda jasa yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia atas Pemerintah ini dilakukan dalam Upacara Bendera...
SelengkapnyaPengusaha jasa konstruksi (kontraktor) dihimbau untuk terus meningkatkan profesionalisme dan menjaga kualitas pekerjaan dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan. Dengan kualitas pekerjaan yang baik, hasilnya akan bisa dimanfaatkan masyarakat secara lebih optimal dan tahan lama. Himbauan...
SelengkapnyaKomisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera barat mengadakan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kota Sawahlunto, Jumat (16/1). Kunker DPRD Sumbar ini dipimpin Sekretaris Komisi I Syahiran diterima Walikota Sawahlunto Ali Yusuf juga dihadiri kepala SKPD.Sekretaris Komisi I Syahiran menyat...
SelengkapnyaPemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tengah memperjuangkan agar Rp1,33 Triliun anggaran yang terkoreksi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat dipertahankan. Sebelumnya, dalam evaluasi Kemendagri sebanyak Rp1,47 Triliun dari Rp4,172 Trili...
SelengkapnyaPemerintah Kabupaten Padang Pariaman berhasil menuntaskan lahan pengganti untuk pengalihan badan jalan yang terkena proyek pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BPPIP). Badan jalan tersebut merupakan bagian dari ruas jalur alternatif provinsi dari Pasaman, Kota Pariaman ...
SelengkapnyaJalan Malapah Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman dirasakan sangat vital bagi perekonomian dan sarana penghubung antar kecamatan dan antar kabupaten. Selain menghubungkan Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan Kecamatan Tigo Nagari, jalan tersebut juga menjadi penghubung antara Kab...
SelengkapnyaSementara menunggu respon Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap jawaban pemerintah provinsi Sumatera Barat mengenai koreksi anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta anggaran yang tidak terkoreksi dilaksanakan lebih dulu. SKPD terkait hendaknya sudah memulai eksekusi t...
Selengkapnya