PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajukan Rencana Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKUPA PPAS) APBD perubahan tahun 2017 dan RKUA PPAS APBD tahun 2018 secara bersamaan. Pengajuan RKUPA PPAS APBD tahun 2017 dan RKUA PPAS APBD tahun 2018 itu disam...
SelengkapnyaPADANG - Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) diminta untuk konsisten dalam pelaksanaan program pembangunan daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam penyusunan program pembangunan, instansi pemerintah daerah harus berorientasi kepada pencapaian tujuan dar...
SelengkapnyaPADANG - Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Provinsi Sumatera Barat diminta membuat definisi yang jelas terkait hal itu.Hal itu ditegaskan juru bicara Fraksi Golkar DPRD Prov...
SelengkapnyaPAINAN - Pengaspalan jalan tembus Padang - Tarusan melintasi Kawasan Wisata Terpadu Mandeh dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimulai tahun ini. Tahap awal pengaspalan, dialokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar. Diperkirakan, hingga tuntas pengaspalan jalan tersebut, dibutuhk...
SelengkapnyaPADANG - Setelah mendapat tanggapan dan koreksi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa perubahan terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kepemudaan. Perubahan tersebut sebagai upaya penyempurnaan sebelum Ranperda tersebut masuk dalam pembahasan...
SelengkapnyaAGAM - Warga Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam mengalami kesulitan mengolah lahan pertanian, seiring rusaknya embung di Sungai Bawak Jorong Pauah. Embung milik Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V yang dibangun dengan dana sekitar Rp6 miliar itu rusak karena dindingnya jebol seja...
SelengkapnyaPADANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dari Partai Golkar daerah pemilihan (Dapil) Kota Padang, Afrizal menyerahkan santunan dari klaim asuransi Bumiputera Muda (Bumida) kepada warga Padang Sarai, Koto Tangah, Kamis (20/7). Santunan asuransi tersebut diser...
SelengkapnyaSIJUNJUNG - Pelaksanaan sistim pemerintahan desa adat di Sumatera Barat dengan sebutan Nagari akan menghapus sistim pemilihan walinagari langsung oleh masyarakat. Walinagari atau kapalo nagari sebagai kepala pemerintahan akan dipilih dari dan oleh unsur tungku tigo sajarangan yaitu ninik mamak, alim...
SelengkapnyaDesa Adat Pengakuan Negara Kepada Kearifan LokalSIJUNJUNG - Adanya aturan penerapan desa adat dalam sistim pemerintahan terendah merupakan pengakuan sekaligus penghormatan negara terhadap kearifan lokal masyarakat. Saat ini, sedikitnya delapan provinsi di Indonesia merancang untuk mengembalikan sist...
SelengkapnyaPADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan anggota DPRD Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, Selasa (18/7). DPRD Kabupaten Bungo ingin mempelajari sejauh mana sistim penyertaan modal pemerintah pada Bank Nagari sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD). Ketua ro...
Selengkapnya
