BERITA

Pemerintah Diminta Lebih Serius Tangani Olahraga

PADANG - Pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat diminta lebih serius menangani sektor olahraga, baik untuk olahraga prestasi maupun olahraga pendidikan. Bersama dengan pihak-pihak terkait di bidang keolahragaan, pemprov Sumatera Barat harus lebih memfokuskan perhatian ke depan demi kema...

Selengkapnya

Komisi II DPRD Sumbar Undang Dinas Terkait Bahas SE Gubernur

PADANG - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengundang Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Provinsi, Selasa (14/3) untuk rapat kerja. Rapat kerja tersebut membahas banyak hal terkait kondisi pertanian termasuk keluarnya Surat...

Selengkapnya

Pemberhentian Honorer Tak Bisa Dibawa ke Ranah Hubungan Industrial

PADANG - Banyak pegawai tidak tetap (PTT) di berbagai level pemerintahan, diupah jauh dari angka upah minimum provinsi atau kabupaten/kota. Kemudian, pemutusan hubungan kerja juga kerap dialami secara sepihak. “DPRD Sumbar beberapa waktu lalu, menerima pengaduan tenaga kesehatan yang me...

Selengkapnya

Ada 4.000 Perusahaan, Fungsional Pengawas Hanya 36

PADANG - Komisi II DPRD Sumbar mengupas persoalan perselisihan hubungan industrial antara enam orang anggota Serikat Pekerja Makanan di PT Bumi Sarimas Indonesia (BSI) yang bekerja sebagai sopir di perusahaan itu. Keenam orang ini dinonaktifkan perusahaan yang berlokasi di daerah Kasang, kecamat...

Selengkapnya

DPRD Sumbar Tetapkan Pokok Pikiran tahun 2018

PADANG - Melalui rapat paripurna, Senin (13/3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menetapkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2018. Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban anggota DPRD terutama dalam memperjuangka...

Selengkapnya

DPRD Sumbar Dorong Peningkatan Sistim Kelola Pasar Tradisional

PADANG PARIAMAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat terus mendorong pemerintah kabupatan dan kota untuk meningkatkan sistim pengelolaan pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan sarana vital pergerakan ekonomi sekaligus pusat interaksi sosial masyarakat."Peme...

Selengkapnya

DPRD Sumbar Dorong Peningkatan Sistim Kelola Pasar Tradisional

PADANG PARIAMAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat terus mendorong pemerintah kabupatan dan kota untuk meningkatkan sistim pengelolaan pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan sarana vital pergerakan ekonomi sekaligus pusat interaksi sosial masyarakat."Peme...

Selengkapnya

Kekurangan PNS Terkendala Moratorium, Pelayanan Harus Tetap Maksimal

PARIAMAN - Kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai staf terjadi hampir di seluruh badan publik, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Namun, kekurangan itu hendaknya jangan dijadikan alasan pelayanan masyarakat menjadi lemah. Kendala ini harus disikapi dengan peningkatan kapas...

Selengkapnya

Kekurangan PNS Terkendala Moratorium, Pelayanan Harus Tetap Maksimal

PARIAMAN - Kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai staf terjadi hampir di seluruh badan publik, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Namun, kekurangan itu hendaknya jangan dijadikan alasan pelayanan masyarakat menjadi lemah. Kendala ini harus disikapi dengan peningkatan kapas...

Selengkapnya

Kekurangan PNS Terkendala Moratorium, Pelayanan Harus Tetap Maksimal

PARIAMAN - Kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai staf terjadi hampir di seluruh badan publik, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Namun, kekurangan itu hendaknya jangan dijadikan alasan pelayanan masyarakat menjadi lemah. Kendala ini harus disikapi dengan peningkatan kapas...

Selengkapnya