PADANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mendapat kehormatan mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Masyarakat Peduli Padangpanjang dan Sekitarnya (MPPPS) periode 2017-2022. Pengukuhan dilaksanakan di Gedung pertemuan Institut Teknologi Padang (IT...
SelengkapnyaPADANG - Tahapan penyusunan RAPBD 2015 terus berjalan. Sesuai jadwal, pada Mei 2017 ini, kebijakan umum anggaran dan plafon perkiraan anggaran sementara (KUA-PPAS) 2018 telah harus disahkan DPRD. Sementara, perubahan Perda RPJMD Sumbar 2016-2021, masih tengah dibahas panitia khusus ...
SelengkapnyaPADANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengingatkan seluruh pejabat untuk melaporkan harta kekayaan secara berkala. Pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu upaya pengawasan dan pencegahan dari tindak pidana korupsi. "Dengan melaporkan secara rutin, sebelum...
SelengkapnyaPADANG - Pemerintah provinsi Sumatera Barat melakukan perubahan ketiga terhadap Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Saat ini, pembahasan sudah berjalan hingga penyampaian pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilanjutkan jawaban gubernur atas panda...
SelengkapnyaPADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merancang satu pasal khusus dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nagari untuk penataan sistim pemerintahan desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berbeda dengan kabupaten lain di Sumatera Barat yang menggunakan nama nagari, Mentawai menggunakan nama ...
SelengkapnyaPADANG - Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Atas berakhir hari ini (Kamis, 13/4). Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sumatera Barat tercatat sebanyak 467 SMA baik negeri maupun swasta. Total peserta UN SMA adalah sebanyak 21.063 siswa.Seiring pelaksanaan UN yang menggunakan sistim ujian...
SelengkapnyaPADANG - Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim menegaskan, anggota legislatif di tingkat provinsi, tak pernah tinggal diam menyikapi berbagai persoalan hukum yang terjadi dilingkup daerah. Walau DPRD memiliki kewenangan pengawasan, terang Hendra, bukan berarti bisa mengintervensi kasus yang teng...
SelengkapnyaPADANG - Pengalihan kewenangan 11 sub urusan dari pemerintah kabupaten dan kota ke pemerintah provinsi menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan adanya pengalihan tersebut, harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebutuhan...
SelengkapnyaJAWA TIMUR - Sampah di Jawa Timur, telah diolah jadi sumber pembangkit tenaga listrik. Dua pembangkit listrik yang memanfaatkan gas metan dari tumpukan sampah itu, masing-masingnya menghasilkan listrik sebesar 1,8 megawatt (MW). Satu unit pembangkit lagi tengah dalam proses operasional. ...
SelengkapnyaJAWA TIMUR - Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, HM Nurnas menilai, pemilik izin usaha penambangan (IUP) penambangan batu kapur di Bukit Jeddih, Bangkalan, Madura, Jawa Timur mengatur sistem penambangan dengan seksama. Pola serupa perlu diadopsi di Sumatera Barat. "Lokasi bekas tambang, langsung di...
Selengkapnya
