PADANG,- Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar Supardi, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) memaksimalkan aset daerah guna mendongkrak Pendapatan Aset Daerah, Dijelaskannya BPK mencatat nilai aset Sumbar yang dapat di kerjasamakan mencapai Rp 1 Triliun.
" Dengan nilai aset yang mencapai Rp 1 Triliun, dapat dimaksimalkan untuk dikerjasamakan dengan pihak ke tiga sehingga dapat menghasilkan uang dan mendongkrak PAD, " ujarnya Jumat (20 /4)
Menurutnya, untuk meningkatkan PAD Pemprov masih bertumpu kepada pajak masyarakat yang diambil dari retribusi kendaraan bermotor dan Bahan Bakar Minyak (BBM) , dari sejumlah pemasukan tersebut, Pemprov selalu menaikkan setiap tahunnya, dalam hal ini, masyarakat akan terasa dibebani atas kebijakan yang diambil untuk meningkatkan PAD karena sangat dekat dengan kebutuhan hidup masyarakat.
" Setiap kebijakan yang diambil dalam meningkatkan pemasukan daerah hendaknya jangan memberatkan masyarakat, lakukan inovasi dan kreatifitas. Salah satunya memaksimalkan potensi aset daerah, " katanya.
Kemudian, lanjutnya, bisa pula dengan menaikkkan pajak air permukaan, mengejar sumbangan dari pihak ketiga dan memaksimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Khusus untuk BUMD, imbuh Supardi, pemerintah daerah harus bisa membuat pengelolaannya berjalan profesional. Kemudian unit usaha yang dijalankan BUMD haruslah sesuatu yang berbeda dari unit usaha yang dijalankan masyarakat.
"Untuk persoalan ini, tinggal lagi keseriuan Pemprov mau tidak jemput bola menggali potensi-potensi yang ada itu," pungkasnya.
Ketua Frkasi PDIP, PKB, dan PBB Albert Hendra Lukman, keberadaan aset Pemerintah Provinsi Sumbar harus dimaksimalkan. Pasalnya hal tersebut merupakan salah satu instrumen penting guna modongkrak pendapat daerah. Saat ini aset daerah tidak jelas apa saja dan bagaimana kondisinya.
"Menurut Informasi yang dihimpun pihak Pemprov, nilai aset telah mencapai Rp 9 triliun. Namun tak dijelaskan secara rinci apa saja dan di mana serta seperti apa kondisi aset itu," ujarnya.