Para pekerja dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat mendatangi kantor DPRD Provinsi Sumbar, Senin pagi (23/5). Melalui DPRD Sumbar mereka minta pemerintah pusat mencabut Undang-undang Omnibus Law Kedatangan para pekerja guna menyampaikan aspirasi terkait Undang...
SelengkapnyaPansus LHP BPK DPRD Solok Selatan datang berkunjung ke DPRD Provinsi Sumbar, Senin (23/5). Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari dan berkonsultasi tentang cara DPRD Sumbar melalui pansus menindaklanjuti LHP BPK. Rombongan DPRD Solok Selatan dipimpin Ketua DPRD Solok Selatan Zigo Yolanda bersam...
SelengkapnyaKetua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)Supardi, tegas meminta gubernur memberhentikan kepala sekolah yang tidak memperbolehkan siswa/siswi mengikuti ujian hanya karena belum melunasi pembayaran iuran komite. Menurutnya, kewajiban orang tua dengan urusan pembayaran dan hak anak untuk mengiku...
SelengkapnyaOptimalkan potensi investasi dalam pembangunan ekonomi daerah, Komisi III DPRD Sumbar study koperatif ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, Rabu (20/5). Pada kesempatan tersebut, Komisi yang membidangi keuangan daerah itu, didampi...
SelengkapnyaKetua Komisi IV DPRD Sumbar, Zulkenedi Said mengatakan, pihaknya berharap pemerintah pusat mereview kembali perencanaan jalan tol. Hal ini karena, pada beberapa titik atau trase, ada yang melewati kawasan padat penduduk, dan menjadi keluhan bagi masyarakat. Ketua komis...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat terima kunjungan Badan Kehormatan (BK) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Jambi, kamis (12/5). Kunjungan BK dan Bamus DPRD Jambi tersebut bertujuan untuk menyempurnakan aturan tata kerja di lembaga legislatif tersebut. Kunjung...
SelengkapnyaKomisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pelajari BPSDM Provinsi Riau melalui kegiatan studi komparatif, Rabu (18/5). Hasil dari kunjungan tersebut diharapkan menjadi bekal untuk peningkatkan BPSDM Sumbar. Wakil Ketua Komisi I, Maigus Nasir mengatakan BPSDM Pr...
SelengkapnyaPemerintah Provinsi Sumatera Barat diingatkan jangan larut dalam euforia, terkait capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diterima sepuluh kali berturut-turut. Capaian itu mestinya menjadi cambuk untuk lebih memantapkan tata kelola keuangan daerah ke depan. Demikian ditegaskan Ketua...
SelengkapnyaSejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menyorot tugas pokok dan fungsi Tim Percepatan Sumbar Madani (TPSM) Pemeritah Provinsi (Pemprov). Unsur tersebut, dinilai terlalu memiliki intervensi dalam jalannya roda birokrasi di lingkungan OPD Pemprov. A...
SelengkapnyaReses masa sidang kedua 2021-2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menghimpung sebanyak 2,326 aspirasi dari delapan daerah pemilihan yang dilaksanakan oleh masing-masing dewan. Dari ribuan aspirasi tersebut, persoalan infrastruktur masih men...
Selengkapnya
.jpg)
.jpg)
