PADANG- Hampir seribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Rabu (7/9/2022) siang. Mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Dikawal puluhan personil kepolisian daerah (Polda) Sumatera Barat dan Polres Kota Padang, mahasiswa datang secara bergelombang. Mulai dari mahasiswa Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, UNP, Unand, UNU serta perguruan tinggi lainnya yang ada di daerah tersebut, termasuk juga dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Kordinator Lapangan BEM KM Universitas Andalas Yodra Muspierdi menyampaikan tuntutan mahasiswa menegaskan menolak kenaikan harga BBM. Dikuranginya subsidi oleh pemerintah menyebabkan harga BBM bersubsidi naik sehingga dinilai menyulitkan masyarakat.
"Kami menyatakan menolak kenaikan harga BBM karena akan berdampak buruk kepada perekonomian masyarakat yang baru saja berusaha untuk bangkit setelah dilanda pandemi Covid-19," kata Yodra menyampaikan tuntutan.
Mahasiswa mendesak pemerintah untuk menunda pelaksanaan sejumlah proyek nasional yang menelan biaya besar dan mengalihkan anggarannya untuk melanjutkan subsidi BBM. Mereka juga mendesak pemerintah untuk membuat regulasi pemakaian BBM bersubsidi yang lebih tegas lagi sehingga subsidi tepat sasaran.
Pemerintah juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap "kebocoran" subsidi BBM yang berakibat program subsidi tidak tepat sasaran serta mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk transparan terkait alokasi dana subsidi BBM.
Kedatangan mahasiswa ke gedung dewan disambut Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar. Dia menegaskan sependapat dengan tuntutan mahasiswa yaitu menolak kenaikan harga BBM.
"Saya sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat sependapat dengan mahasiswa, menolak kenaikan BBM karena tidak selaras dengan jargon HUT Kemerdekaan RI ke-77 yaitu Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat," kata Irsyad.
Irsyad kemudian menerima dan menandatangani tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan berjanji akan langsung mengirim ke pemerintah pusat sebagai penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Dia juga menyampaikan permohonan maaf Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi yang tidak sempat menerima kedatangan mahasiswa karena sedang melaksanakan agenda kunjungan kerja ke daerah pemilihan.
"Surat tuntutan mahasiswa akan segera dikirim ke pusat, dan Ketua DPRD menitipkan permohonan maaf tidak sempat menerima kedatangan mahasiswa karena ada agenda ke daerah pemilihan," kata Irsyad.
Meski demikian, Irsyad menyebutkan, akan menjembatani perwakilan mahasiswa untuk dijadwalkan beraudiensi dengan ketua dan unsur pimpinan DPRD lainnya pada Jumat (9/9) besok. 01