PADANG,-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi daerah dengan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Berangkat dari kondisi tersebut, Anggota DPRD Sumbar Fraksi PDIP-PKB Albert Hendra Lukman meminta selur...
SelengkapnyaPADANG,- Akibat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Komsi III DPRD Sumbar akan memanggil pihak PT. Pertamina untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat tersebut. Tidak hanya menyoroti kelangkaan, namun ...
SelengkapnyaPADANG,- Pihak Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar, menilai perlu peraturan daerah (Perda) untuk menguatkan standar harga sawit, sekaligus mengikat kebijakan. "Perlu dilahirkan peraturan daerah untuk menguatkan standar harga yang dipatok, dan mengikat kebij...
SelengkapnyaPADANG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi mengingatkan peran penting pekerja sosial masyarakat (PSM) dalam memacu pembangunan daerah. PSM menjadi salah satu ujung tombak pemberdayaan masyarakat dalam memacu pembangunan terutama di bidang sosial dan ekonomi. ...
SelengkapnyaKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi mengingatkan optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal itu penting dilakukan agar bantuan pemerintah untuk jaminan kesejahteraan rakyat benar-benar tepat sasaran. Supardi mengingatkan hal itu dalam rapat ko...
SelengkapnyaPADANG,- Panitia khusus (Pansus), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI DPRD Sumbar, meninjau proyek pembangunan Gedung Kebudayaan yang belum tuntas hingga sekarang, Minggu (13/3). Pansus menekankan, temuan BPK sebesar Rp 4,3 miliar pada proses pengerjaan proyek itu, harus dikembalikan te...
SelengkapnyaHadiri peringatan 100 tahun Nahdatoen Nisaijah (Nahdah) , Ketua DPRD Sumbar Supardi mendorong pondok pesantren (Ponpes) perempuan tertua itu lebih berkembang di masa sekarang. Berkembang yang ditegaskan Supardi adalah, jangan hanya terikat nilai-nilai sejarah dan rangkulah tokoh potensial ...
SelengkapnyaResmi tetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Periode 2022-2024, Sektertaris Dewan DPRD Sumbar mengungkapkan struktur pimpinan Komisi-Komisi Dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) jumlah keanggotaan setiap komisi diusulkan secara proporsional oleh masing-masing fraksi d...
SelengkapnyaPADANG,- Resmi tetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Periode 2022-2024, Ketua DPRD Sumbar Supardi mendorong komposisi AKD periode sekarang, bisa bekerja lebih optimal untuk melahirkan kebijakan-kebijakan strategis, dalam upaya memeberikan kesejahteraan untuk masyarakat. “ Kita b...
SelengkapnyaPembentukan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang keterbukaan informasi publik (KIP) bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah tinggal selangkah lagi. Hal ini dikarenakan seluruh fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah menyutujui ...
Selengkapnya.jpeg)
