Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bersama beberapa Ranperda lainnya tidak masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperd) tahun 2022. Meski demikian, Ranperda tersebut tetap bisa dilanjutkan karena sudah dibahas pada masa sidang pertama tahun 2021...
SelengkapnyaPADANG,- Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD Sumbar dorong Banggar DPRD Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara (Sumut), optimalkan Dana Bagi Hasil (DBH) pusat yang meningkat, terutama pada sektor perkebunan. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dewan DPRD Sumbar...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah mengagendakan pembahasan LKPJ Kepala Daerah Sumbar Tahun anggaran 2021. Pembahasan tersebut akan dilakukan seoptimal mungkin demi mendukung percepatan pembangunan di Sumbar. Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib mengata...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menerima kunjungan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Senin (7/2). Melalui kunjungan tersebut Bamus DPRD Pessel ingin mempelajari hal-hal terkait penyusunan agenda kedewanan. Saat kunjungan tersebut, rombo...
SelengkapnyaUntuk menyelesaikan penataan aset ex-BUMD, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berencana akan segera memanggil tim likuidasi Pemprov, organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak-pihak terkait lainnya. \"Permasalahan aset ex-BUMD harus segera diselesaikan. Sebenarnya sudah terlalu seri...
SelengkapnyaPADANG,- Komisi V DPRD Sumbar, mengunjungi Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (7/2/2022). Kunjungan tersebut, bertujuan untuk memperdalam pola sinergisitas eksekutif dan legislatif pemerintahan DKI Jakarta, untuk bisa memberikan dampak positif bagi bidang kesejahteraan masyarakat (kesra). ...
SelengkapnyaPADANG,Tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang tengah dibahas oleh DPRD Sumbar, dikaji lebih dalam oleh masing-masing komisi. Hal tersebut dilakukan agar aturan yang dilahirkan benar-benar efektif dalam menunjang program prioritas pembangunan yang masuk dalam RPJMD provinsi. Ket...
SelengkapnyaAnggota DPRD Sumatera Barat Dapil Pasaman-Pasaman Barat Khairuddin Simanjuntak menyebutkan anggaran perbaikan jalan penghubung Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Pasaman Barat dianggarkan sekitar Rp9,7miliar untuk tahun ini. Politisi Partai Gerindra ini mengatakan erbaikan jalan ini sudah...
SelengkapnyaKetua Komisi IV DPRD Sumatera Barat Muzli M Nur mendorong pemerintah provinsi serius untuk mengurus pembebasan lahan tol agar pembangunan ini dapat segera terealisasi. "Jelas pembangunan ini terkendala akan pembebasan lahan yang tak kunjung usai. Ini butuh kerja keras eksekutif dalam mereal...
SelengkapnyaDPRD Provinsi Bengkulu mempelajari sistem tata kelola pengelolaan aset daerah yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Ketua DPRD Bengkulu Ihsan Fajri saat berdiskusi dengan Sekwan DPRD Sumbar Raflis dan Kabid Aset BPAKD Sumbar...
Selengkapnya
