Ketua Komisi II DPRD Sumatera Barat Mochlasin mengatakan pihaknya akan mengawal anggaran pertanian di daerah itu sebesar 10 persen dari APBD Sumbar 2023 sesuai dengan janji kampanye gubernur dan wakil gubernur.
"Anggaran pertanian sebesar 10 persen dari APBD Sumbar merupakan janji politik yang harus dikawal dan dipastikan berjalan," kata dia di Padang,Minggu.
Ia mengatakan janji untuk memberikan 10 persen dari APBD Sumbar di bidang pertanian merupakan mandat yang harus ditunaikan layaknya anggaran wajib seperti anggaran pendidikan 20 persen, anggaran kesehatan 10 persen dan lainnya.
"Tujuannya adalah bagaimana mengawal anggaran 10 persen ini efektif untuk mengangkat bidang pertanian baik melakukan swasembada beras, swasembada jagung, meningkatkan nilai tukar petani, nilai tukar hasil pertanian dan lainnya," kata dia.
Menurut dia besaran anggaran itu sesuai dengan APBD Sumbar ,jika APBD Sumbar 2023 nanti dihitung melalui pendapatan Rp6,4 triliun berarti anggaran untuk bidang pertanian harus Rp640 miliar.
Ia menilai secara keseluruhan program pertanian berjalan cukup bagus cuma dan sesuai dengan tahapan yang direncanakan, misalnya swasembada jagung yang saat ini produksi mencapai 1,2 juta ton dan tahun sebelumnya masih di angka 800 ribu ton.
"Ini ada proses yang sedang berjalan dan targetnya di akhir kepemimpinan kepala daerah nantinya," kata dia.
Selain itu kendala yang dihadapi di bidang pertanian seperti program irigasi yang dikawal Dinas PSDA Sumbar yang belum sinkron dengan program pertanian.
Padahal kebutuhan pertanian di Sumbar sangat bergantung dengan pengadaan irigasi untuk mengairi lahan pertanian.
"Koordinasi ini yang belum berjalan baik namun keduanya sangat bersentuhan. Kita butuh irigasi untuk lahan pertanian dan ini harus terpetakan dengan baik," kata dia.