Komisi IV DPRD Sumbar mendesak agar pembangunan tempat penampungan sementara Pasar Ateh, Bukittinggi yang terbakar beberapa waktu lalu segera direalisasikan. Pasalnya, pedagang yang jadi korban kebakaran sangat membutuhkannya.
"Segera direalisasikan tempat penampungan itu. Kasihan pedagang yang jadi korban. Mata pencahariannya berdagang. Sudah tertimpa musibah kebakaran, sekarang tidak bisa berjualan. Dengan apa nantinya mereka makan. Kita minta tempat penampungan itu segera direalisasikan," ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar, H. Yulfitni Djasiran saat meninjau posko bencana kebakaran Pasar Ateh, Bukittinggi, Jumat (3/11).
Saat peninjauan itu Yulfitni didampingi anggota Komisi IV DPRD Sumbar lainnya, Murdani dari Partai Nasdem, Jasma Juni Dt Gadang (Gerindra), Armiati (Hanura) dan Erman Mawardi (PAN).
Yulfitni memberi apresiasi langkah cepat Pemprov Sumbar dan Pemko Bukittinggi yang menggelar rapat koordinasi penanganan musibah Pasar Ateh itu Kamis (2/11) lalu di Auditorium Gubernuran. Hanya saja, pihaknya berharap segera dilaksanakan aksinya dengan membangun penampungan.
"Setelah rapat itu, tentu kita ingin melihat realisasinya karena pedagang yang jadi korban musibah kebakaran itu membutuhkan tempat untuk berjualan," ujar politisi Partai Golkar itu.
Sementara itu anggota DPRD Sumbar asal dapil Bukittinggi dan Agam, Murdani berharap lokasi penampungan pedagang tersebut harus yang representatif dan bisa menguntungkan pedagang untuk berjualan.
"Harus ada win-win solution. Pemko Bukittinggi harus mendengarkan aspirasi pedagang. Tempatnya yang representatif dan menguntungkan. Jangan dikasih di tempat yang jauh sehingga pedagang tidak berjual beli," ujarnya.
Tinjau Jembatan
Usai meninjau Pasar Ateh, Bukittinggi, tim komisi IV DPRD Sumbar juga melakukan sidak ke jembatan Lakuak Ambacang, Kecamatan Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota.
Saat sidak di jembatan yang saat ini sedang dalam perbaikan itu, Komisi IV meminta kontraktor agar mengerjakan proyek tepat waktu dan sesuai dengan kontrak.
"Kita minta kontraktor bisa mengerjakannya sampai 15 November mendatang sesuai dengan kontrak. Jangan asal-asalan, sebab ini menyangkut nyawa manusia. Jika asal-asalan dan roboh, bisa jatuh korban jiwa," kata Yulfitni.
Yulfitni juga mengkritik agar pemerintah bisa menginventarisir semua jembatan di Sumbar dan melakukan evaluasi. Pasalnya, banyak jembatan yang harus diganti dan bukan lagi sekedar diperbaiki.
"Di Sumbar banyak jembatan yang sudah seharusnya diganti, sebab sudah lama dan membahayakan nyawa masyarakat. Kita tidak ingin kejadian di Padang Pariaman beberapa waktu lalu terulang kembali. Untuk itu, pemerintah harus menginventarisir dan mengkaji ulang semua jembatan," katanya. *publikasi.