PADANG,- Sekertaris Komisi IV DPRD Sumbar, Taufik Hidayat meminta dinas terkait untuk memperketat pengawasan terhadap praktek pembabatan hutan atau Ilegal loging. Menurutnya, praktek tersebut akan menyebabkan kerusakan alam dan akan menimbulkan bencana alam seperti banjir dan longsor. ...
SelengkapnyaPADANG,- Ketua Komisi I DPRD Sumbar Afrizal mengungkapkan peraturan daerah (perda) tentang Nagari telah efektif diterapkan di 19 kabupaten/kota di Sumbar, namun muatan regulasi tersebut masih ada yang akan direvisi kedepannya. Revisi tersebut dilakukan karena adanya masukan dari sejumlah pihak saa...
SelengkapnyaPADANG,- Anggota DPRD Sumbar daerah pemilihan (Dapil) Kota Padang Taufik Hidayat, meminta dinas terkait lakukan pembinaan yang optimal terhadap penganut Lesbian Gay Bisexsual Transgender (LGBT) saat telah diamankan, menurutnya ketika pembinanaan tidak optimal maka aktivitas LGBT akan terulang kemb...
SelengkapnyaPADANG,- Parawisata merupakan salah satu sektor penyumbabg deviden terbanyak untuk Provinsi Sumbar mulai dari destinasi hingga kuliner, untuk pengembangan jangka panjang unsur pemuda harus mampu melahirkan pergerakan-pergerakan strategis untuk menggali dan mengembangkan sektor ini. ...
SelengkapnyaPADANG - Mengisi masa istirahat bersidang (reses) ketiga tahun 2018, 65 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat kembali turun ke daerah pemilihan. Seperti diketahui, disamping tugas dan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan yang dimiliki, DPRD juga memiliki pe...
SelengkapnyaPADANG - Seratusan lebih bekas pegawai PT Heleyora Powerindo, sebuah perusahaan vendor mitra PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengadukan nasib ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Rabu (31/10) siang. Mereka mengadukan nasib karena terkena Pemutusan Hubungan...
SelengkapnyaPADANG,- Terkait isu bocornya pengumuman Calon Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Wakil Ketua DPRD DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano meminta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan kordinasi yang dengan pemerintah pusat. Menurutnya, upaya tersebut dilakuk...
SelengkapnyaPADANG,- Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Muzli M Nur mendesak agar Pemprov Sumbar segera merealisasikan pemisahan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dari kabupaten/kota ke provinsi. “Untuk itu Pemprov perlu berperan aktif terhadap BPSK yang berada di Kabupaten/ko...
SelengkapnyaPADANG,- Terkait kasus tertangkapnya pasangan sesama jenis di salah satu kabupaten di Sumatera Barat (Sumbar), Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Sumbar Rafdinal meminta pemerintah setempat untuk memperketat pengawasan terhadap berkembangnya aktivitas tersebut. &nb...
SelengkapnyaPADANG,- Komisi IV DPRD Sumbar, bakal selesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumbar tahun 2012-2032 Desember mendatang. Saat ini, pembahasan telah mencapai 60 persen selanjutnya Ranperda akan melalui tahapan konsultasi dengan empat prov...
Selengkapnya