PADANG,- DPRD Sumbar, meminta dinas terkait untuk menjaga ketersediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg, menurutnya banyak masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan LPG bersubsidi ini.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Guspardi Gaus mengatakan, pemerintah daerah harus melakukan pemetaan dan pendataan terhadap kebutuhan elipiji bersubsidi, sehingga diketahui dimana saja terjadi kekurangan.
"Jangan sampai antara kuota yang ditetapkan dan distribusi tak seimbang, jika memang kurang Sumbar harus proaktif melakukan lobi ke pemerintah pusat," kantanya saat dihubungi, Rabu ( 25/12)
Dia menambahkan, masalah ini wajib dapat perhatian serius pemerintah daerah karena masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik.
Selain pemetaan Guspardi juga meminta pengawasan berjalan ketika pendistribusian.
Alasannya, ketika pengawasan tak dilakukan bisa saja LPG 3 Kg disalahgunakan dalam bentuk dipakai oleh kalangan yang mampu.
"Mengenai pengawasan, ini harus dilakukan mulai dari tingkat distributor sampai pengecer. Kalau ada yang ketahuan menyalahgunakan harus diberi punishment," tegas Guspardi.
Senada, anggota Komisi II DPRD Sumbar yang membidangi perekonomian, Yuliarman menuturkan, karena kebutuhan yang meningkat seperti adanya nelayan tidak mampu yang juga memanfaatkan LPG bersubsidi untuk aktivitas mereka, kuota memang perlu di tambah.
Namun demikian, kata dia, memperketat pengawasan tetap harus dilakukan, sebab adanya penyimpangan adalah suatu yang sulit dihindari saat pendistribusian di lapangan.
"Pengawasan penting untuk mencegah membengkaknya beban negara. LPG 3 kg ini kan barang bersubsidi, jika penambahannya terlalu banyak dan ternyata dinikmati oleh kalangan mampu, beban negara akan berat," kata politisi PPP tersebut. (Publikasi 03)