PADANG,- Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiah (IMM), melakukan aksi bela Uyghur di Gedung DPRD Sumbar, Jumat (22/12), aksi tersebut berlangsung ricuh dimana, mahasiswa memasuki gedung dan merusak salah satu poster yang terpajang.
Kordinator lapangan Ihya Rizqi dalam orasinya mengatakan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, DPRD harus mendesak pemerintah pusat agar Tiongkok menghetikan tindakan kekerasan serta intimidasi yang dialami masyarakat muslim Uyghur.
" Aksi ini, mesti dihentikan apapun bentuk kekerasan tidak boleh dilakukan atas nama Hak Azasi Manusia (HAM)," katanya.
Dia mengatakan, akses bantuan internasional mesti diberikan, dimana masyarakat Uyghur sangat membutuhkan, tidak hanya itu, keterbukaan informasi juga diberikan akses mengaingat aksi Tiongkok telah menyengsarakan masyarakat Uyghur.
Pemerintah pusat, lanjutnya, mesti melakukan langkah diplomatif agar pemerintah Tiongkok menghentikan diskriminasi itu.
" Kita minta DPRD Sumbar segera menindaklanjuti aspirasi ini, aksi Tiongkok melakukan diskriminasi dan kekerasan sudah meresahkan masyarakat dunia, sehingga butuh langkah cepat," katanya.
Para mahasiswa, meminta DPRD menindaklanjuti kepada pemerintah pusat selama kurun waktu tiga hari, jika tidak, maka akan dilanjutkan kembali aksi dengan masa yang lebih besar.
Wakil ketua DPRD Sumbar, Guspardi Gaus Sekretaris Dewan (Sekwan) yang menyambut kedatangan mahasiswa tersebut mengatakan, aksi Tiongkok merupakan tindakan yang tidak terpuji, beberapa vidio media sosial tentang kekerasan terhadap masyarakat Uyghur telah saya lihat, secara substansi DPRD menerima tuntutan IMM akan menindaklanjuti ke pemerintah pusat.
Kekerasan dan aksi penzoliman yang dilakukan Tiongkok, lanjut Guspardi , tidak pantas dilakukan, seluruh elemen masyarakat harus menyatukan suara, bahwa apa yang dilakukan mesti diadili pada mahkamah internasional.
" Satukan suara, bahwa apa yang dirasakan masyarakat Uyghur harus mendapatkan solidaritas, " tegas politisi PAN tersebut.
Dilanjutkannya, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) harus mengawal kasus ini, tidak hanya itu, lakukan investigasi ke daerah Uyghur sehingga apa kebutuhan masyarakat dapat diketahui dengan terjun langsung ke lapang.
" Saya menghimbau seluruh masyarakat Minangkabau juga andil dalam mengawal kasus ini, " katanya.
Meski aksi ini bertujuan untuk solidaritas,lanjutnya, seharusnya dilakukan dengan damai, jangan sampai merusak fasilitas ummum dan aset milik daerah karena menyangkut kepentingan orang banyak.
"Kita juga meminta Presiden segera ambil sikap akan permasalahan ini, Jerman sudah mengecam aksi Tiongkok, selanjutnya Indonesia harus lakukan hal yang sama, " katanya
Dia menambahkan, Indonesia merupakan salah satu basis Islam terbesar didunia dengan melakukan langkah diplomatik, diyakini dapat memengaruhi pemerintah Tiongkok untuk menghentikan aksi tersebut. (Publikasi 03)