PADANG - Sejumlah perubahan terjadi dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/ Kota. PP tersebut merupakan perubahan dari PP nomor 16 tahun 2010. Ketua DPRD Provinsi Su...
SelengkapnyaPADANG,- Terkait gempa dan tsunami yang terjadi Sulawesi Tengah yaitu di Palu dan Donggala , Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano meminta pemerintah provinsi (Pemprov) untuk melakukan langkah inventarisir terhadap masyrakat Sumbar yang berdomisili di wilayah tersebut. ...
SelengkapnyaPADANG,- Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuk Intan Bano mendorong agar Gubernur Sumbar bisa menerapkan sistem reword dan punishment untuk dapat mendorong peningkatan serapan anggaran APBD tahun ini. “Belajar dari tahun lalu, kita berharap gubernur bisa memberikan penegas...
SelengkapnyaPADANG, - Anggota DPRD Sumbar daerah pemilihan (Dapil) Agam Bukittinggi Rafdinal, meminta seluruh kepala daerah untuk jangan sembarangan mengeluarkan izin terdahadap event acara hiburan dangan melibatkan banyak masyarakat pada wilayah masing-masing, menurutnya setiap acara yang a...
SelengkapnyaPADANG - Ratusan aktifis perempuan Sumatera Barat mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Rabu (10/10). Mereka menyampaikan aspirasi mendesak agar Rancangan Undang - Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan. Direktur Nurani Perempuan Su...
SelengkapnyaPADANG - Penggantian tiga orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat sisa masa jabatan 2014-2019 masih menunggu surat keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Tiga orang anggota DPRD diganti karena mencalonkan diri dari partai politik (parpol) lain untuk pemiliha...
SelengkapnyaPADANG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Guspardi Gaus menegaskan, anggaran untuk mitigasi kebencanaan akan tetap diakomodir di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meskipun diakui kebutuhannya cukup besar, namun pemerintah provinsi t...
SelengkapnyaPadang- Anggota DPRD Sumatera Barat M Nurnas meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu sehingga tidak menumpuk di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Politisi Partai Demokrat itu berharap d...
SelengkapnyaPadang - Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius menyarankan agar pemerintah provinsi (pemprov) bersama PT Pertamina membuat regulasi khusus untuk mengatur pedagang eceran bahan bakar minyak (BBM). Di sisi positifnya, penjualan bahan bakar eceran dapat membuka pelua...
SelengkapnyaPadang- Wakil ketua DPRD Sumbar Arkadius mengatakan pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru honorer melalui sistem pengupahan yang lebih baik. Pihaknya terus berembuk dengan pemprov agar penggajian guru honorer ini dapat dibayarkan di atas upah minima...
Selengkapnya