PADANG,- DPRD Sumbar minta kejelasan kekurangan beras pemerintah provinsi (Pemprov) yang ditipkan kepada perusahaan umum (Perum) badan urusan logistik (Bulog) sebanyak 242.000 Kg. Berangkat dari hal ini. “ Bedasarkan jumlah penduduk dan angka kosumsi penduduk per...
SelengkapnyaPADANG,- Anggota DPRD Sumbar Fraksi Hanura Taufik Hidayat meminta, pemerintah provinsi (Pemprov) kuatkan sektor perikanan dan kelautan agar berikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “ Nelayan masih melakukan pola industri hilir, dengan cara menangkap dan menjual k...
SelengkapnyaAnggota DPRD Sumatera Barat Achiar mempertanyakan realisasi kenaikan gaji guru honorer di daerah itu dari Rp35 ribu setiap jam menjadi Rp50 ribu per jamnya yang belum juga dilakukan Dinas Pendidikan setempat. “Kita (Pemprov dan DPRD Sumbar) telah bersepakat menaikkan gaji para guru honorer...
SelengkapnyaAsisten I Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Devi Kurnia mengatakan persoalan diskresi menghambat pencairan dana beasiswa Rajawali yang telah mengendap hampir 10 tahun di kas daerah. “Kita terhambat dalam persetujuan dari Kemendagri dan Dirjen Otonomi Daerah yang tidak menyetujui pemb...
SelengkapnyaAnggota DPRD Sumbar dari fraksi Golkar Afrizal mempertanyakan keberadaan gubernur yang tidak terlihat dalam dua kali sidang paripurna di DPRD Sumatera Barat di Kota Padang, Jumat “Saya interupsi pimpinan, kemana gubernur karena tidak terlihat dalam bebera...
SelengkapnyaPemerintah Sumatera Barat membahas pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendapatkan hak pengelolaan atas ekspolitasi Blok Sinamar yang dilaksanakan oleh PT Rizki Bukit Barisan Energi (RBBE) melalui pembahasan ranperda rencana umum energi daerah. “Kita mengajukan kerja sama ini d...
SelengkapnyaDPRD Sumatera Barat membentuk tiga panitia khusus untuk membahas tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) yang disampaikan kepada DPRD pada 1 Juli 2019. Ketua DPRD Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim mengatakan ketiga rancangan perda yang akan dibahas yakni pertama ranperda tentang pemb...
SelengkapnyaKetua DPRD Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim mengatakan perubahan ketiga Perda nomor 11 2011 tentang retribusi jasa umum hendaknya memberikan dampak positif bagi pendapatan asli daerah. “Ranperda ini sebagai tindaklanjut bertambahnya sumber retribusi daerah yaitu UPTD balai Laboratori...
SelengkapnyaKetua Komisi II DPRD Sumatera Barat Muzli M Nur mengatakan keberadaan cadangan beras provinsi sangat penting sebagai langkah mengantisipasi kebutuhan pangan pascaterjadinya bencana di daerah itu. “Kita saat ini melakukan pembahasan ranperda tata cara penyelenggaraan cadangan pangan yang be...
SelengkapnyaPADANG,-DPRD Sumbar tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan (TC-PCP). Ditujukan untuk mewujudkan swasembada pangan, regulasi ini ditenggat rampung akhir tahun ini. “Nantinya banyak hal yang akan diatur dengan Ranperda ini, mulai ...
Selengkapnya
