Bencana yang terjadi baru-baru ini di Agam dan Tanah Datar mesti membuka mata pemerintah dan masyarakat bahwa Sumbar masihlah daerah yang sangat rawan bencana. Untuk itu diperlukan banyak anggota penggerak masyarakat siaga bencana. Mereka yang menjadi anak panah kesiapsiagaan saat terjadi bencana. Mereka haruslah ada di seluruh kabupaten/kota di Sumbar.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat menjadi narasumber dalam acara Pertemuan Pilar-Pilar Sosial Payakumbuh Angkatan II, Jumat malam (7/6) di salah satu hotel Bukittinggi.
Supardi mengatakan, daerah yang rawan bencana bukan hanya daerah pesisir pantai yang berpotensi terdampak tsunami saja. Namun banyak daerah lain yang memiliki resiko bencana lain. Semisal banjir, longsor, letusan gunung.
"Bahkan Payakumbuh yang selama ini dianggap masyarakat sebagai daerah aman ternyata memiliki potensi bencana likuifaksi. Di Sumbar, Payakumbuh adalah salah satu pusatnya," ujar Supardi.
Likuifaksi ini, lanjut Supardi merupakan bencana kerentanan tanah, yang mengakibatkan tanah begeser bahkan hingga terbalik lalu meluluhlantakkan semua bangunan di atasnya.
Ia mengatakan, jika bencana likuifaksi terjadi, potensi kesulitan masyarakat menyelamatkan diri lebih sulit ketimbang tsunami. Hal ini dikarenakan ada jeda waktu penyelamatan diri diantara jeda gempa dan tsunami. Sementara likuifaksi tidak memiliki jeda lama seperti itu.
"Karena itulah kita memerlukan masyarakat siaga bencana. Orang-orang ini yang akan menjadi penunjuk di tengah masyarakat ketika bencana terjadi," ujarnya.
Dengan adanya orang-orang siaga bencana ini maka akan lebih mudah masyarakat untuk dihindari dari dampak yang lebih besar.
"Bukannya apa-apa contohnya ketika bencana di Lembah Anai, yang paling duluan tiba itu kader PMI, bukan pemerintah. Nah, belajar dari ini kita paham bahwa perlu orang-orang siaga bencana di masing-masing daerah agar penyelamatan dan mitigasi bencana bisa dilakukan secepat mungkin," ujarnya.
Supardi mengatakan orang-orang siaga bencana ini bisa pula dari para penggiat sosial masyarakat. Ia mengatakan itu pulalah salah satu alasan mengapa dilaksanakan pertemuan pilar-pilar sosial.
"Ini baru angkatan ke II. Nanti kita totalkan seluruh peserta dari total seluruh angkatan berjumlah 1.600 orang," katanya.
Merekalah yang diharapkan bisa membantu masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masyarakat. Salah satunya permasalahan kebencanaan.
Bukan hanya kebencanaan saja, lanjut Supardi, untuk Payakumbuh banyak permasalahan sosial yang sangat butuh perhatian. Salah satunya masalah narkoba dan pengangguran.
Payakumbuh, kata dia menjadi daerah pedesaan terbanyak pengguna narkobanya. Ini menurut dia dikarenakan jalur masuk narkoba ke Sumbar ada dua yakni, Payakumbuh-Limapuluh Kota dari Riau dan Pasaman dari Medan.
"Belum lagi ditambah tingkat pengangguran Payakumbuh yang tinggi, ini juga menjadi penyebab tingginya penggunaan narkoba," ujarnya.
Oleh karena itu, Supardi berharap alumni pertemuan PSM bisa ikut membantu berbagai persoalan sosial masyarakat.
"Jika nantinya 1.600 orang alumni pertemuan PSM ini menjalankan fungsinya dengan baik, maka kita yakin Payakumbuh akan menjadi daerah yang besar," tegas Supardi.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Sumbar, Suyanto mengatakan penyelesaian permasalahan sosial di tengah masyarakat memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun pemerintah menyadari dengan semakin banyak dan aktifnya masyarakat ikut menyelesaikan permasalahan tersebut, maka hasilnya jauh akan lebih efektif.
Untuk itulah kata dia, kegiatan pertemuan pilar-pilar sosial masyarakat ini dilaksanakan. Dengan adanya pertemuan ini diharapkan unsur pilar-pilar sosial masyarakat akan semakin kuat, sehingga akan bisa membantu menyelesaikan persoalan sosial yang ada.
Ia mengatakan kegiatan ini dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi dengan menggunakan dana pokok pikiran Ketua DPRD Sumbar Supardi.
Turut hadir dalam acara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Sumbar Rumainur, Ketua Tim Pelaksana PSPKKM Sampurno dan Kabid Pemberdayaan Dinas Sosial Payakumbuh Tuti Herlina.