Sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tidak seluruh Badan Kehormatan (BK) memiliki fasilitas penunjang program dan kegiatan, hal itu meliputi ruang kerja hingga ruang sidang. Berangkat dari persoalan tersebut, BK DPRD Sumbar mendukung terbentuknya Forum BK Indonesia. (FBKI)
Dukungan
tersebut diungkapkan Ketua BK DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)
Muzli M Nur saat berdiskusi dengan Ketua BK DPRD Riau Ade Agus
Hartianto, baru-baru ini.
Muzli
mengungkapkan, hampir seluruh BK di berbagai tingkatan DPRD mengalami
personal yang sama. Untuk memperkuat kinerja kedepan BK harus memiliki
wadah untuk saling berkoordinasi, salah satunya terbentuknya forum pada
skala nasional.
" Gagasan
itu perlu didukung, salah satu inisiatornya adalah BK DPRD Provinsi
Riau. Kedepan kita akan koordinasikan rencana itu secara internal dan
eksternal," katanya.
Dia
berharap forum BK Indonesia bisa terbentuk, namun dalam penerapan nya
nanti pasti akan memakan anggaran untuk oprasional. Hal itu akan masuk
sebagai bahan kajian nanti. Pastinya akan ada rapat-rapat atau perjalan
untuk andil dalam wadah itu, pihak sekretariat juga harus bersiap untuk
mengakomodir.
"Selama
aturan nya jelas dan tidak mengganggu kinerja AKD lainya, maka tidak ada
hambatan untuk mengikuti pembentukan Forum BK Indonesia," katanya.
Muzli
M Nur menegaskan, BK memiliki peran yang sangat strategis dalam
menunjang kinerja kedewanan. Secara umum, BK merupakan AKD yang berfungi
menjaga marwah lembaga DPRD. Selain menjadi pengawal penegakan kode
etik dan tata tertib DPRD, BK juga memiliki fungsi menyelesaikan
persoalan yang terjadi di internal maupun eksternal.
“Dengan
peran yang sangat strategis tersebut, maka BK selayaknya memiliki
sarana dan fasilitas pendukung yang memadai dalam melaksanakan tugas
sebagai AKD yang menjadi pengawal marwah Lembaga,” ungkapnya.
Sementara
Ketua BK DPRD Riau Ade Agus Hartianto mengatakan BK sebagai AKD harus
diberikan kemapanan, banyak BK yang tidak diakomodir fasilitas nya
secara anggaran dan sarana prasarana.
Berangkat
dari hal itu, BK DPRD Riau bersama DPRD Kepulauan Riau dan DPRD
Sumatera Utara menggagas Forum BK Indonesia, proses masih berjalan dan
dukungan masih banyak mengalir, termasuk dari Sumbar.
"Jadi hal ini merupakan upaya untuk menguatkan kinerja BK sebagai AKD yang bertanggung jawab atas marwah lembaga," katanya.