Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mendorong OPD
terkait di Pemprov berinovasi untuk maksimalnya pelaksanaan program unggulan
gubernur pada sektor pertanian yang disokong 10 persen APBD Sumbar.
Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo
mengatakan, bicara sektor pertanian ia melihat banyak persoalan yang masih
membutuhkan perhatian, seperti masalah kelangkaan pupuk, bibit, pengairan, dan
sejumlah hal yang lain. Dimana permasalahan yang ada tersebut butuh inovasi
sebagai jalan keluarnya.
Sebagai contoh, kata dia, soal kendala pengairan yang masih
banyak dihadapi petani di kabupaten/kota. Terkait pengairan, saat turun ke
masyarakat pihaknya menemukan fakta banyak sawah-sawah masyarakat yang tak bisa
digarap karena tidak didukung dengan ketersediaan sumber air.
Jika mau berinovasi, menurut dia, persoalan pengairan ini sebenarnya ada solusinya. Salah
satunya dengan cara membangun irigasi air dalam, dimana daerah lain banyak yang
sudah melakukan.
“Selain inovasi, dalam pengembangan sektor pertanian ini komunikasi dengan banyak pihak harus terus ditingkatkan,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (25/7).
Politisi Gerindra ini mengatakan, dalam hal ini bisa
dimaksimalkan komunikasi dengan anggota DPR RI dari Sumbar untuk menggaet dana
pusat, pihak-pihak swasta, dan tak kalah
pentingnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota harus berjalan optimal.
Hal ini lantaran yang memiliki wilayah lahan-lahan pertanian
yang ada di daerah tersebut adalah pemerintah kabupaten/kota.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Arkadius Dt.
Intan Bano juga menyampaikan kebijakan 10 persen APBD Sumbar untuk sektor
pertanian butuh dukungan semua pihak.
Dikatakan Arkadius, dari sisi DPRD Sumbar, Komisi II sebagai
yang membidangi sektor pertanian bisa dikatakan sudah optimal mengawal progul
gubernur pada sektor ini. Selain menyetujui penganggaran, dan melakukan
pengawasan terhadap program yang dijalankan, DPRD melalui Komisi II terus mengingatkan
pemerintah daerah agar bersinergi dan meningkatkan komunikasi dengan semua
pihak terkait, baik di pusat maupun di daerah.
Politisi Demokrat itu menuturkan, bicara pertanian, lahannya
adanya di kabupaten/kota, petaninya juga ada di kabupaten/kota, peningkatan
sektor pertanian untuk provinsi juga ditentukan dari kinerja kabupaten/kota,
sehingga harus ada sinergi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pertanian
yang ada di daerah. (*)