PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat ingin melahirkan rekomendasi objektif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan gubernur 2010 - 2015. Keberhasilan, kegagalan dan kekurangan yang terjadi mesti mendapatkan nilai sepadan tanpa a...
SelengkapnyaPADANG- Perkembangan Kabupaten Kepulauan Mentawai diakui lambat karena berbagai faktor yang menjadi kendala. Sebagai daerah kepulauan, sarana transportasi laut dan infrastruktur jalan menjadi kendala paling dirasakan oleh masyarakat dan itu diakui oleh pemerintah daerah setempat. Terbatasnya ang...
SelengkapnyaPADANG- Memasuki masa sidang kedua tahun 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat memfokuskan perhatian untuk membahas secara detail Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2014 dan LKJP akhir masa jabatan Gubernur masa jabatan 2010-2015. LKPJ t...
SelengkapnyaPADANG, Pembenahan pendidikan Sumbar pascagempa jadi rujukan oleh Komisi V DPRD Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD)."Meskipun sama-sama pernah mengalami bencana, namun pembenahan sektor pendidikan di Sumbar pasca bencana gempa cukup baik," kata Ketua Komisi V DPRD NAD, Muhammad Al...
SelengkapnyaPADANG - Setelah tiga tahun jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dipegang oleh H. Delvi, S. Sos, MM sebagai Pelaksana Tugas (Plt), Gubernur Sumbar melalui Sekretaris Daerah menunjuk H. Raflis, SH, MM sebagai plt. Delvi telah menjabat Plt Sekretaris DPR...
SelengkapnyaPADANG - Pasca bencana gempa dan tsunami, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) terus berupaya membenahi kembali berbagai sektor. Salah satu yang paling menjadi fokus selain sarana infrastruktur adalah sektor pendidikan. NAD merasakan, perkembangan pendidikan di daerahnya masih lamban dan perlu dig...
SelengkapnyaPADANG - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyorot Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait proses lelang jabatan untuk posisi kepala dinas instansi pemerintah provinsi Sumbar. DPRD menilai proses lelang tersebut tidak transparan seperti ada yang ditutup-t...
SelengkapnyaPADANG - Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat. Satpol PP dicecar terkait kinerjanya dalam penegakan aturan dan kegiatan penyidikan yang dirasakan tidak menunjukkan prestasi. Sorotan tersebut disampaikan Komisi I DPRD Sumba...
SelengkapnyaPADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat hanya membentuk satu Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan LKPJ lima tahunan Kepala Daerah. Satu Pansus untuk membahas dua LKPJ tersebut dinilai efektif karena keduanya...
SelengkapnyaPADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat masih menunggu konsep pengelolaan dana hibah PT Rajawali dari pihak pemerintah provinsi. DPRD dan Pemprov tengah berupaya mencari formula yang tepat terkait pengelolaan dana hibah yang telah mengendap selama lebih lima tahun t...
Selengkapnya