PADANG- Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun ini dinilai kurang tepat. Bagi Provinsi Sumatera Barat, kenaikan tersebut akan memukul pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan jumlah orang miskin.Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Mochklasin, ...
SelengkapnyaPADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) "bersitungkin" menuntaskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. Ditargetkan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2015 akan ditetapkan ak...
SelengkapnyaBALI - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali. Kunjungan tersebut merupakan studi komperatif dalam rangka menggali lebih jauh peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) dan penegakan dis...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat geram melihat alokasi anggaran kepariwisataan. Anggaran yang dirancang, banyak tersedot untuk iven yang dinilai tak penting. Di antaranya Rp1 miliar dialokasikan untuk kegiatan fashion show.Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar, Nofrizon menyor...
SelengkapnyaTurunnya target Pendapatan Daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sudah melalui analisa dan kajian yang optimal. Target yang ditetapkan sudah memperhatikan faktor-faktor antara lain realisasi penerimaan, potensi asumsi pertumbu...
SelengkapnyaTidak seimbangnya alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat tahun 2015 antara lain karena belum masuknya Dana Alokasi Khusus (DAK) saat penetapan KUA PPAS. Hal itu karena belum adanya penetapan alokasi pagu anggaran dari pemeri...
SelengkapnyaPemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali memasukkan anggaran untuk bantuan sosial (Bansos) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015. Masuknya anggaran Bansos ini membawa angin segar bagi masyarakat, termasuk yang telah menjadi "korban" kebijakan hibah dan Ba...
SelengkapnyaSejak dilantik pada awal September 2014 lalu, Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat belum memiliki sekretariat dan kantor sendiri. Hingga kini, KI Sumbar masih menumpang di kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Disub Kominfo) Provinsi Sumbar. Bahkan, anggarannya pun masi...
SelengkapnyaSetelah meningkat status menjadi rumah sakit tipe B dan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solok masih memiliki banyak kekurangan. Selain tenaga medis terutama dokter spesialis dan sub spesialis, rumah sakit milik pemerintah provinsi Sumatera Barat ini ju...
SelengkapnyaMeski telah menjalankan tugas sejak Mei 2014, namun status tenaga pengajar di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Sumatera Barat belum jelas. Staf pengajar di sekolah yang baru beroperasi ini berjumlah 14 orang ditambah satu orang tenaga administrasi. Sebagian dari guru yang mengajar di sek...
Selengkapnya