Kondisi "memiriskan" terjadi di hampir seluruh cabang-cabang olahraga (Cabor), baik dalam segi penganggaran maupun dari segi pembinaan atlet. Hampir seluruh cabang olahraga mengeluhkan soal pendanaan dan pembinaan atlet-atlet. Bahkan, ada Cabor yang malah tidak punya sekretariat. Hal itu teru...
SelengkapnyaPeningkatan kualitas pendidikan bukan saja tanggung jawab pemerintah saja. Semua pihak perlu ikut bersama-sama memberikan perhatian. Alumni dari sekolah-sekolah juga sangat perlu ikut berperan dalam rangka pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (...
SelengkapnyaMemasuki tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), program pengentasan kemiskinan untuk masyarakat nelayan di Sumatera Barat masih menyisakan dua ribuan keluarga (KK). Pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan yang diprogramkan dalam Program Gerakan Pensejahteraan Ek...
SelengkapnyaProgram Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Dinkop UMKM) Sumatera Barat dinilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum membawa kemajuan yang berarti terhadap perkembangan koperasi dan UMKM. Anggota Dewan merasa program kerja dinas tersebut perlu ditinjau ulang dan dievaluasi....
SelengkapnyaHubungan Kemasyarakatan (Humas) memiliki peran penting dalam sebuah lembaga. Humas berfungsi bukan saja untuk penyedia informasi bagi lembaganya namun juga sebagai pengontrol dan penyeimbang informasi yang berkembang terkait dengan lembaga tersebut. Untuk meningkatkan peran kehumasan, Sekret...
SelengkapnyaDiiringi dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, puluhan orang dari Serikat Pekerja Listrik (SPL) se Sumatera Barat berunjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Kamis (4/12) siang. Aksi itu merupakan lanjutan dari beberapa kali aksi dan audiensi sebelumnya...
SelengkapnyaInilah daftar 18 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah disejutui fraksi-fraksi untuk dibahas DPRD Sumbar pada tahun 2015: I. Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah:A.Usulan Baru: 1. Ranperda Pemerintahan Nagari 2. Peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan3. Tanggu...
SelengkapnyaRapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Senin (1/12) menghasilkan keputusan menetapkan sebanyak 18 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi agenda DPRD pada masa tugas tahun 2015 mendatang. Fraksi-fraksi DPRD sepakat dan menyetujui delapan belas Ra...
SelengkapnyaSebanyak 18 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) telah disusun oleh Badan Legislasi Daerah (Balegda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat untuk dibahas tahun depan (2015, red). Ranperda tersebut antara lain merupakan usulan baru, luncuran Prolegda tahun 2014 dan kum...
SelengkapnyaPemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini tengah membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Salah satunya adalah Ranperda pemberian Air Susu Ibu (ASI) ekslusif). Jika aturannya disetujui, maka setiap kantor atau perusahaan harus menyediakan fasilitas, ruang dan waktu bagi ibu me...
Selengkapnya