PADANG - Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hidayat menilai, Dinas Kebudayaan belum akomodatif terhadap fungsi dan kebutuhan Taman Budaya. Hal itu membuat kondisi Taman Budaya seperti mati suri. Banyak fasilitas rusak sehingga tidak bisa dimanfaatkan optimal.
Hidayat dalam kunjungan mendadak ke Taman Budaya, Senin (27/3) bersama anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat Syaiful Ardi menemukan, Taman Budaya tidak berfungsi secara optimal. Dia melihat banyak fasiltas sarana prasarana yang rusak.
"Taman Budaya seperti "mati suri", tidak berfungsi optimal. Fasilitas banyak yang rusak," ungkap Hidayat.
Dia melihat, persoalan tersebut sebetulnya bukan disebabkan masalah anggaran. Namun, menurutnya, Dinas Kebudayaan, sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang menaungi UPT Taman Budaya belum akomodatif. Dia menafikan anggaran sebagai masalah utama.
"Alasan keterbatasan anggaran tidak bisaa sepenuhnya diterima. Persoalannya, Dinas Kebudayaan belum akomodatif terhadap kebutuhan Taman Budaya sehingga aset daerah itu tidak berfungsi secara optimal.
Dinas Kebudayaan merupakan OPD baru di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berdiri seiring dengan terjadinya perubahan OPD melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016, akhir tahun 2016 lalu. Hidayat meminta, Dinas Kebudayaan untuk lebih memperhatikan kondisi tersebut.
Selain permasalahan fasilitas, Hidayat juga melihat semangat kerja pegawai yang ditempatkan di Taman Budaya juga kurang. Tentunya, hal itu terpulang kepada pimpinan OPD yang dia nilai kurang memberikan motivasi.
Dalam kunjungan tersebut, Hidayat menerima beberapa keluhan atas beberapa kekurangan dari pengelola Taman Budaya. Kekurangan yang terjadi akan dibawa ke dalam pembahasan DPRD untuk dibenahi. Komisi V DPRD juga berencana akan mengundang Dinas Kebudayaan untuk membicarakan permasalahan Taman Budaya. Namun, dia meminta, pegawai yang mengelola Taman Budaya agar tetap bekerja secara profesional dan bersemangat. *Publikasi.