BERITA

Desa Adat Pengakuan Negara Terhadap Pemerintahan Adat

Desa Adat Pengakuan Negara Kepada Kearifan LokalSIJUNJUNG - Adanya aturan penerapan desa adat dalam sistim pemerintahan terendah merupakan pengakuan sekaligus penghormatan negara terhadap kearifan lokal masyarakat. Saat ini, sedikitnya delapan provinsi di Indonesia merancang untuk mengembalikan sist...

Selengkapnya

DPRD Kabupaten Bungo Pelajari Pola Penyertaan Modal Pemerintah ke Bank Nagari

PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan anggota DPRD Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, Selasa (18/7). DPRD Kabupaten Bungo ingin mempelajari sejauh mana sistim penyertaan modal pemerintah pada Bank Nagari sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD). Ketua ro...

Selengkapnya

Wagub Sumbar Sarankan Sesuaikan Aturan dengan Kewenangan

Wagub Sarankan Sesuaikan Ranperda Kepemudaan Dengan KewenanganPADANG - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyarankan beberapa perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kepemudaan. Ranperda tersebut merupakan Ranperda usul prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Beberap...

Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov Pastikan Status Pulau - Pulau di Perairan Sumbar

PADANG - Beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mempertanyakan status hukum pulau-pulau kecil di perairan yang masuk dalam wilayah Sumatera Barat. Pemerintah provinsi diminta untuk melakukan pendataan secara mendetail terhadap seluruh pulau-pulau yang ada hi...

Selengkapnya

Pengajar di SMKN 2 Lubuk Basung Didominasi Tenaga Honorer

AGAM - Kunjungan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat ke sejumlah Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA dan SMK) menemukan berbagai macam permasalahan. Mulai dari kekurangan tenaga pengajar hingga kerusakan sarana prasarana belajar mengajar. Di Sekolah Menengah Ke...

Selengkapnya

DPRD Sumbar Mulai Pembahasan Ranperda Kepemudaan

Usul Prakarsa DPRD Sumbar, Ranperda Kepemudaan DiajukanPADANG - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kepemudaan mulai masuk ke dalam tahap pembahasan. Ranperda tersebut merupakan hak usul prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dalam Program Pembentukan Peraturan Daer...

Selengkapnya

Pemprov Ajukan Ranperda Zonasi Wilayah Pesisir ke DPRD

PADANG - Provinsi Sumatera Barat membutuhkan sebuah regulasi yang jelas untuk mengatur zonasi wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Sebagai daerah yang berada di wilayah pantai barat, setidaknya tujuh kabupaten dan kota memiliki wilayah pantai dan pulau-pulau kecil. Hal itu disampaikan Wakil...

Selengkapnya

DPRD Sumbar Minta Dinas ESDM Mediasi Warga dengan PLN

SIJUNJUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi memediasi warga dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menuntaskan persoalan ganti rugi tanaman warga. Persoalan ganti rugi tanaman akibat pemasangan Saluran Udara...

Selengkapnya

Komisi I DPRD Sumbar Jemput Masukan Masyarakat Sekaligus Sosialisasi

TANAHDATAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi I terus mendalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Nagari. Berbagai kajian dilakukan, termasuk juga melalui upaya menjemput masukan dan saran dari masyarakat langsung ke masyarakat di nag...

Selengkapnya

Rumah Makan di Kawasan Wisata Harus Sediakan Daftar Harga

PADANG - Keluhan pengunjung terhadap harga makanan dan minuman di sejumlah kawasan wisata  masih ditemui. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta dinas terkait melakukan penertiban dan mewajibkan rumah makan dan restoran untuk membuat daftar harga. "Keluhan...

Selengkapnya