PADANG,- Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Yulfitni Djasiran meminta pemerintah daerah proaktif dalam pembinaan koperasi, pasalnya dengan berkembangnya koperasi akan membantu pemerintah dalam menekan angka kemiskinan.
"Koperasi merupakan unsur strategis dalam menekan angka kemiskinan oleh sebab itu, pembinaan terhadap Koperasi harus dilakukan, " ujarnya saat ditemui , Jumat ( 20/7)
Dia mengatakan, kurangnya pembinaan pemerintah terhadap Koperasi di provinsi ini, membuat perkembangan koperasi menjadi lamban." sejatinya " Koperasi diadakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, meskipun pembinaan masih kurang tercatat 4000 koperasi Sumbar telah mempunyai perkembangan yang cukup bagus, 376 diantaranya telah memiliki aset mencapai angka Rp 2 miliar.
"Beberapa waktu lalu kita mengunjungi Koperasi Bungo Duo Nagari Bukik Batabueh, Kecamatan Canduang Kabupaten Agam koperasi tersebut terkendala dengan kurang memadainya alat penyulingan, kita berharap pemerintah dapat membantu koperasi tersebut, " katanya.
Dia memaparkan, Koperasi Bungo Duo tersebut mengolah Tebu menjadi Gula Semut, dimana gula sangat murni, rendah glukosa, sangat bagus untuk dikonsumsi dan betul-betul bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, Koperasi itu menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.
Yulfitni Djasiran menyebutkan sekarang ada 130 hektar lahan kebun Tebu masyarakat di Bukit Batabuah itu. Cuma, untuk pengolahan sampai penyulingan masih menggunakan cara-cara tradisional.
"Pada kunjungan DPRD Sumbar ke Koperasi tersebut, kita juga mengajak Kepala Dinas Koperasi Sumbar dan melihat langsung kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha dari Koperasi itu," ungkapnya lagi.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Iswandi Latief mengatakan di Sumbar sekarang peran koperasi juga diusahakan harus lebih oprimal. Semua koperasi di Sumbar diharapkan bisa berkembang sesuai dengan unit usahanya. Sehingga koperasi bisa menjadi kekuatan yang benar-benar nyata bagi pergerakan ekonomi rakyat.
"Kita berharap ekonomi Sumbar bisa baik dengan koperasi. Untuk itu kita akan terus mendorong perkembangan koperasi di seluruh kabupaten/kota," ujarnya.
Agar hal itu terwujud DPRD minta Dinas Koperasi dan UKM berinovasi. Dinas itu diharapkan bisa melaksanakan program yang bermanfaat dan jelas hasilnya. Iswandi mengatakan Dinas Koperasi dan koperasi adalah dinas yang dibentuk memang untuk memajukan dan memeratakan kemakmuran masyarakat. Koperasi terbukti tak seperti perusahaan jenis non koperasi yang mengejar keuntungan pemilik usaha. Namun koperasi memajukan seluruh anggota koperasi dengan adil.
Menurut dia, hal terutama pemkab dan pemko harus mendorong kemajuan koperasi yang ada di daerah masing-masing melalui pembinaan yang intensif. Koperasi yang dinilai sehat dan memiliki prospek hendaknya terus dibina hingga koperasi itu bisa mengembangkan usaha secara mandiri.
"Koperasi yang sehat harus dibina, didorong untuk terus bergerak maju. Harus diberikan pendampingan agar dapat berkembang dan mendatangkan kesejahteraan bagi anggota," katanya.
Sebaliknya, koperasi yang sudah tidak aktif lagi sebaiknya dibekukan. Pada prinsipnya, koperasi didirikan adalah untuk peningkatan kesejahteraan anggota. (Publikasi 03)