PADANG - Banyak pegawai tidak tetap (PTT) di berbagai level pemerintahan, diupah jauh dari angka upah minimum provinsi atau kabupaten/kota. Kemudian, pemutusan hubungan kerja juga kerap dialami secara sepihak. “DPRD Sumbar beberapa waktu lalu, menerima pengaduan tenaga kesehata...
SelengkapnyaPADANG - Komisi II DPRD Sumbar mengupas persoalan perselisihan hubungan industrial antara enam orang anggota Serikat Pekerja Makanan di PT Bumi Sarimas Indonesia (BSI) yang bekerja sebagai sopir di perusahaan itu. Keenam orang ini dinonaktifkan perusahaan yang berlokasi di daerah Kasang, kecamat...
SelengkapnyaPADANG - Melalui rapat paripurna, Senin (13/3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menetapkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2018. Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban anggota DPRD terutama dalam memperjuangka...
SelengkapnyaPADANG PARIAMAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat terus mendorong pemerintah kabupatan dan kota untuk meningkatkan sistim pengelolaan pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan sarana vital pergerakan ekonomi sekaligus pusat interaksi sosial masyarakat."Peme...
SelengkapnyaPADANG PARIAMAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat terus mendorong pemerintah kabupatan dan kota untuk meningkatkan sistim pengelolaan pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan sarana vital pergerakan ekonomi sekaligus pusat interaksi sosial masyarakat."Peme...
SelengkapnyaPARIAMAN - Kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai staf terjadi hampir di seluruh badan publik, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Namun, kekurangan itu hendaknya jangan dijadikan alasan pelayanan masyarakat menjadi lemah. Kendala ini harus disikapi dengan peningkatan kapas...
SelengkapnyaPARIAMAN - Kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai staf terjadi hampir di seluruh badan publik, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Namun, kekurangan itu hendaknya jangan dijadikan alasan pelayanan masyarakat menjadi lemah. Kendala ini harus disikapi dengan peningkatan kapas...
SelengkapnyaPARIAMAN - Kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai staf terjadi hampir di seluruh badan publik, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Namun, kekurangan itu hendaknya jangan dijadikan alasan pelayanan masyarakat menjadi lemah. Kendala ini harus disikapi dengan peningkatan kapas...
SelengkapnyaPADANG - Mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Jumat (10/3), beberapa orang mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyaratakan (LAM dan PK) mendesak percepatan proses hukum dugaan korupsi Surat Pertanggungjawab...
SelengkapnyaPADANG - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyampaikan Nota Penjelasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (9/3). Tiga Ranperda ini merupakan bagian dari 19 Ranperda yang masuk dalam Program Pembentukan Perda (Propem ...
Selengkapnya
