PADANG - Pemerintah provinsi Sumatera Barat masih mencari format yang tepat dalam menindaklanjuti UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dua pilihan dalam sistim pemerintahan terendah masih menjadi bahasan dan kajian mendalam dalam mengimplementasikan UU tersebut ke dalam Ranperda. Pembasahan R...
SelengkapnyaPADANG - Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumatera Barat diminta untuk taat azaz dan terus meningkatkan kualitas. Kasus ijazah palsu yang belakangan menjadi topik hangat dan menyita perhatian adalah salah satu akibat dari PTS yang tidak taat azaz dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan. Ketua...
SelengkapnyaPADANG - Penegakan sistem demokrasi sangat ditentukan oleh tingkat kesejahteraan masyarakat. Demokrasi bisa berjalan dengan baik jika tingkat kesejahteraan sudah baik. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Hendra Irwan Rahim menyampaikan hal itu dalam silaturah...
SelengkapnyaPADANG - Di tengah-tengah keseriusan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengikuti simposium membahas persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Senin (15/6), puluhan mahasiswa yang mengaku berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Batusangkar berdem...
SelengkapnyaPADANG- Menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), provinsi Sumatera Barat harus mempersiapkan diri. MEA bisa menjadi peluang sekaligus juga sebagai tantangan berat yang harus dihadapi dengan perencanaan yang matang. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Ba...
SelengkapnyaPADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna istimewa, Rabu (10/6). Paripurna tersebut beragendakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepad...
SelengkapnyaPADANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI masih menemukan beberapa permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2014. Meski mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemerintah Provinsi Sumbar diingatkan permasalahan terkait Sistem Pengendalian (SPI) ...
SelengkapnyaPADANG- Menjelang Ramadhan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap distribusi kebutuhan pokok. Pemerintah harus mampu menutup celah permainan para spekulan sehingga tidak lonjakan harga yang cenderung selalu terja...
SelengkapnyaPADANG- Anggota dewan mengancam akan menuntut pemerintah provinsi Sumatera Barat jika bantuan keuangan khusus untuk kabupaten kota tak juga direalisasikan. Bantuan tersebut merupakan bagian dari fungsi anggota DPRD dalam menjaring aspirasi daerah pemilihan. Hidayat dari Fraksi Gerindra ...
SelengkapnyaPADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna, Kamis (1/6). Paripurna tersebut beragendakan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mendalami pembahasan terhada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk dalam agenda pada masa sidang ...
Selengkapnya