PADANG, - Komisi V DPRD Sumbar mendorong dinas pendidikan, untuk proaktif dalam melahirkan (Disdik) lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mampu menciptakan inovasi dalam bentuk produk agar dapat digunakan pada era globalisasi.
" Kita berharap Disdik terus melakukan program-program strategis yang berorientasi kepada keahlian siswa. Oleh karena itu, perlu dukungan anggaran agar inovasi dan kreatifitas siswa semakin optimal, " ujar Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat saat membuka Gebyar Pendidikan 2018. Rabu (26/9).
Menurutnya, beralihnya kewenangan SMA/SMK ke pemerintah provinsi (Pemprov) menyedot Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) cukup besar, pada tahun 2017 hingga 2018 pemerintah daerah mengalokasikan 22 persen anggaran untuk pendidikan dengan total APBD lebih dari Rp 6 triliun.
Lebih lanjut, dia mengatakan, dengan alokasi anggaran yang cukup besar Disdik harus menyesuaikan program demi terciptanya lulusan SMA/SMK yang dapat menciptakan lapangan kerja baru, sehingga membantu beban pemerintah dalam menanggulangi tingginya tingkat pengangguran.
Selain itu, lanjut Hidayat, pengadaan komputer untuk menunjang siswa untuk menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) harus dipersiapkan dari sekarang sehingga saat pelaksanaan, tidak ada lagi hal yang mengganggu siswa saat menghadapi ujian tersebut.
“Terimakasih untuk Guru terus berupaya untuk mendidik muridnya, walau tunjangan daerah belum turun, dan untuk diketahui alokasi dana yang paling banyak tersedot adalah untuk pendidikan, karena ini untuk memajukan pendidikan yang pada tahun 2017 sudah hampir seluruh sekolah melaksanakan UNBK” tuturnya
Hidayat juga menyampaikan pihaknya terus memperjuangkan keharusan muatan lokal dalam kurikulum sekolah seperti BAM, Ektrakurikuler non kurikulum.
Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Sumbar Achiar mengatakan, khusus untuk SMK memang dipersiapkan untuk membuka lapangan pekerjaan dengan keahlian yang diberikan selama menempuh pendidikan, berbeda dengan SMA karena lebih berorientasi kepada lulus untuk masuk perguruan tinggi, anggaran pendidikan tidak kekurangan selain ditopang oleh APBD. Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat juga dikucurkan demi memajukan dunia pendidikan.
" Pada tahun 2017 sisa penggunaan anggaran (silpa) yang disebababkan tidak terserapnya DAK cukup besar yaitu Rp 1 miliar, hendaknya dana ini juga harus diserap optimal, " katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sistem pendidikan yang baik akan melahirkan lulusan yang berkualitas oleh karena itu, program yang disusun harus optimimal dan sistematis.
hal lain yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan tenaga pendidik terutama guru honorer, pengangkatan honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) memang kewenangan pemerintah pusat, jika mereka tidak kunjung menjadi ASN, setidaknya pemerintah daerah harus memberika kesejahteraan bagi mereka.
"Banyak guru honorer telah mengabdikan dirinya untuk dunia pendidikan bahkan ada yang sampai puluhan tahun, oleh karena itu, jasa mereka harus dihargai, " tutupnya. (Publikasi03)