Padang - Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumbar menilai, Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar periode 2016-2021, memang harus diubah. Baik yang berkaitan dengan visi, misi, strategi, sasaran, arah, tahapan dan prioritas sekaitan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Sumbar 2005-2025. Tahun anggaran 2017 ini, merupakan tahap kelima tahun ketiga (2016-2021) dari RPJP.
"Kita meminta, evaluasi pelaksanaan RPJMD ini digelar setiap tahun, agar target capaian dan indikator program dapat tercapai dengan maksimal," kata Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumbar, H Evel Murfi Saifoel dalam rapat paripurna dengan agenda Perubahan Perda No 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Sumbar 2016-2021, Senin (31/7/2017).
Perubahan RPJMD ini dilakukan, sekaitan terjadinya pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi (PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah), terjadinya perubahan alokasi pendanaan dan belanja, perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) serta perubahan tugas dan fungsi OPD.
Selain itu, Fraksi Nasdem juga mendesak pemprov, perubahan RPJMD ini nantinya tetap memberikan penekanan pada peningkatan infrastruktur seperti jalan, PJU, drainase dan irigasi. Selain itu, terang Evel, Fraksi Partai Nasdem tidak melihat gambaran upaya pencapaian target laju pertumbuhan ekonomi beserta strategi yang akan dicapai terutama sektor mana yang dominan memberikan kontribusi.
"Gambaran strategi pemerintah selang 5 tahun ini untuk menumbuhkan iklim investasi di Sumbar yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja, pengurangan pengangguran yang akhirnya mengurangi angka kemiskinan juga tidak terlihat dalam perubahan RPJMD ini," tegasnya.
Ditegaskan Evel, Fraksi Nasdem berpendapat, program penanggulangan kemiskinan harus singkron dengan program ketenagakerjaan. Karena, lapangan kerja yang terbuka luas, akan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak yang akhirnya berimplikasi pada pengurangan angka kemiskinan. "Lapangan kerja tercipta, jika terjadi peningkatan investasi. Kita meminta penjelasan ke gubernur, singkronisasi penanggulangan kemiskinan ini dengan program ketenagakerjaan," terang Evel.
Selain itu, Fraksi Nasdem juga menyorot program peningkatan kualitas guru yang akan diprioritaskan dalam RPJMD Sumbar ini nanti. Hal ini terkait dengan kebijakan pusat yang menempatkan pendidikan sebagai urutan pertama dalam 10 program prioritas nasional.
"Kita tak menginginkan, perubahan RPJMD Sumbar ini bersifat teoritik dan normatif saja. Kita menginginkan, perubahan ini sejalan dengan kehendak masyarakat serta pencapaian hasilnya dapat dievaluasi setiap tahun," tegasnya. *Publikasi